Bubarkan, Rombak dan Tindak Tegas Pelanggaran Gugus Tugas Covid 19 Maluku

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN

Merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan yang melekat pada setiap Individu/masyarakat dan terkhususnya pejabat negara harus mematuhinya dengan tanggungjawab penuh tanpa terkecuali dan kemudian Khususnya dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Indonesia dan khususnya di provinsi maluku, maka peraturan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, sesuai hirarkinya dan harus dijalankan sesuai asa kepatutan, konsekuen dan memenuhi asa keadilan bagi seluruh masyarakat.


Sehingga jelas, bahwa dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai peraturan terkait. Melekat Tanggung Jawab secara kelembagaan dan juga secara individu yang nota bene adalah sebgaian besar berasal dari unsur pejabat negara maupun aparatur sipil negara.


Dalam perkembangannya hingga saat ini adanya kondisi yang tidak menentu dengan terlaporkannya kenaikan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif tertularnya CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) di provinsi Maluku. Maka patut dipertanyakan beberapa hal :


1. Sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku. Secara kelembagaan.
2. Setiap sikap, tindakan, baik ucapan secara lisan dan tulisan Anggota GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku tentang pelaksanaan tugas yang melekat pada dirinya.
Dengan demikian, berdasakan berbagai peristiwa yang terekam baik oleh masyarakat atas kebijakan secara kelembagaan maupun tindakan sebagai individu GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
1. Pelanggaran etika dan moral, hukum dan administrative oleh pimpinan daerah atas peraturan yang dibuatnya sendiri atas nama rakyat Maluku
2. Pelanggaran administratif, etika, moral bahkan hukum yang telah meyalahi peraturan-peraturan yang dilakukan secara bersa-sama secara kelembagaan dengan kesadaran penuh
3. Pernyataan, baik lisan dan tulisan yang jelas-jelas telah meyalahi aturan, etika maupun moral yang meresahkan masyarakat hanya untuk membela dirinya sendiri, lembaga maupun pejabat atasannya
Atas dasar seluruh pertimbangan di atas, maka petisi ini di buat untuk
1. Membubarkan GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku, secara keseluruhan
2. Memecat dengan sendirinya seluruh pimpinan dan anggota GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku, secara keseluruhan dengan Mengganti dan membentul lembaga baru yang lebih berperan penting, dengan tugas yang sama dan diperluas sebagaimana dilakukan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan catatan, beranggotakan individu-individu yang professional, dapat dipercaya dan tidak sebatas ASN
3. Melakukan class action atau class representative terhadap pemerintah provinsi Maluku, atas segala pelanggaran baik administratif maupun yang berimplikasi hokum.
4. Menuntut secara tegas untuk menindak dengan tegas pimpinan dan anggota GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku yang secara jelas, penyalahi kewenangan, merugikan masyarakat dan melakukan perbuatan melawanhukum lainnya
5. Apabila tuntutan ini tidak di-indahkan, maka persoalan ini akan ditindaklanjuti secara hirarki Hingga pemerintah pusat

Demikian petisi ini dibuat dengan kesadaran penuh dan ditembuskan kepada
1. Gubernur Provinsi Maluku
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat I Provinsi Maluku
3. Pimpinan dan Anggota Ambushments Maluku
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
7. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
8. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
10. Pimpinan Komisi II DPR RI

Atas Nama Pribadi dan Mewakili Suara hati Masyarakat Maluku
Tertanda
( INIBETA : https://www.facebook.com/inibeta.parce )

Isi Tuntutan dalam Petisi :


1. Membubarkan GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku, secara keseluruhan
2. Memecat dengan sendirinya seluruh pimpinan dan anggota GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku, secara keseluruhan dengan Mengganti dan membentul lembaga baru yang lebih berperan penting, dengan tugas yang sama dan diperluas sebagaimana dilakukan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan catatan, beranggotakan individu-individu yang professional, dapat dipercaya dan tidak sebatas ASN
3. Melakukan class action atau class representative terhadap pemerintah provinsi Maluku, atas segala pelanggaran baik administratif maupun yang berimplikasi hukum
4. Menuntut secara tegas untuk menindak dengan tegas pimpinan dan anggota GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku yang secara jelas, penyalahi kewenangan, merugikan masyarakat dan melakukan perbuatan melawan hukum lainnya
5. Apabila tuntutan ini tidak di-indahkan, maka persoalan ini akan ditindaklanjuti secara hirarki Hingga pemerintah pusat

MENIMBANG

1. Pancasila
2. Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen ke 4) Secara Keseluruhan dan khususnya
Pasal 1 Ayat 3
Pasal 18 B
Pasal 27
Pasal 28D
Pasal 26E Ayat 3
Pasal 28I
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

--------
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandei Corona Virus 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
12. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
13. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
14. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
16. INPRES Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)4. Keppres 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
20. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/202/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Protokol Isolasi Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19);
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/216/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja;
22. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 Tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
23. Surat Edaran No. SR.03.04/II/691/2020 tanggal 9 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perkembangan COVID-19;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/ V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
25. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
26. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
27. Kemenhub 14 2020 Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
28. Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah;
29. Surat Edaran No. 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
30. Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19);

-----
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK. 01.07/MENKES/358/2020 Tentang Penetapan PSBB di Wilayah Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19

-----

32. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 180 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
33. Peraturan Gubernur No 15 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Orang dan Moda Trasnportasi
34. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 220 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 180 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
35. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 220 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor 180 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
36. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 202 Tahun 2020 Tentang Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Orang Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Pulau Ambon
37. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 214 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Orang Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Pulau Ambon
38. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 284 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Maluku Nomor 266 Tahun 2020 Perpanjangan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Orang Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

----
39. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon
40. Peraturan Walikota Ambon No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon
41. Peraturan Walikota No 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Ambon
42. Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
43. Peraturan Walikota Ambon No. 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Msyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon
44. Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosialberskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakatsehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon
45. Peraturan Walikota Ambon Nomor : 26 Tahun 2020 tanggal 17 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon, serta Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 dan 19 Tahun 2020