Polda NTT Bungkam Nama Tersangka Dugaan KKN Bawang Malaka. KUPANG - Kejaksaan Negeri Bel

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Polda dan Kejati NTT Bungkam Nama Tersangka Dugaan KKN Bawang Merah Malaka

KUPANG - Kejaksaan Tinggi dan Tindakan Pidana Korupsi Polda NTT Belum Menetapkan Tersangaka pada Kasus Dugaan Korupsi di Malaka yang kini menjadi Buah Bibir Masyarakat Kabupaten Malaka, Kamis (22/11)

Aliansi Rakyat Anti Korupsi [ARAKSI] menuding Penyidik Tipikor Polda NTT, membungkam nama tersangka pada kasus dugaan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), proyek pengadaan bibit bawang merah brebes, yang bersumber anggaran APBD Malaka (TA) 2018.

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi [ARAKSI], Alfred Baun, saat jumpa pers di Palapa Resto, Kota Kupang [Sabtu, 26/1/2020].

Alfred meminta, Polda NTT jangan menutup-nutupi tersangka, sebab kasus itu sudah berulang tahun, sesegera mungkin menetapan tersangkanya, sehingga publik juga tahu kinerja Polda NTT. Khususnya kinerja penyidikan pada kasus ini jangan jadikan para tersangka sebagai ATM bersama.

“Polda NTT dinilai menutup-nutupi kasus ini, maka sebagai lembaga anti korupsi wajib bertanya; kenapa dan ada apa? Karena kasus ini bukan baru ditahap pengumpulan data tetapi sudah sampai tahap penyidikan.” Ujar Alfred.

Seharusnya ditahap penyidikan seperti ini, penetapan tersangka sudah harus diumumkan, setahunya nama tersangka sudah ada di tangan penegak hukum.

"Seperti Kepala ULP Malaka, Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketua DPRD Malaka (adik kandung Bupati Malaka) yang kuat diduga terlibat dalam kasus tersebut dan berpeluang jadi tersangka",beber Alfred.

Tiga nama yang diduga itu, yang jelas merupakan tersangaka kasus tersebut, hal ini sesuai data yang dikantongi Araksi, selain itu ada juga pejabat-pejabat teknis lainya, yang berjumlah sebanyak 8 orang, terlibat dalam kasus dugaan korupsi bawang merah itu.

"Polda NTT diminta, harus berani dan sesegera mungkin umumkan nama-nama tersangka itu, sebab pihak araksi sudah memiliki data dan nama - nama oknum yang berpeluang jadi tersangka dalam kasus tersebut",tegas Alfred.

Diberitakan sebelumnya, Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kembali terjadi di Kabupaten Malaka itu pada progrm primadona bupati malaka yaitu program revolusi pertanian, terkait proyek pengadaan bibit bawang merah berebes Tahun Anggaran (TA) 2018.

Informasi yang dihimpun (21/12/2019) paket pekerjaan pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Malaka (TA) 2018 itu sudah diproses oleh Tipikor Polda NTT, dan telah memasuki pada tahapan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi NTT (tahap 1).

Pada web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malaka, proyek ini dikerjakan oleh CV.TIMINDO (berlamat di Jl.Elang No.9 Bonipoi – Kupang (Kota) – Nusa Tenggara Timur) dengan tanggal kontrak 27 februari 2018 ini tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp 10.800.000.000.

Sayangnya realisasi proyek pengadaan bibit bawang merah brebes senilai Rp 10.600.000.000 (TA) 2018 itu ternyata tidak sesuai spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta sarat KKN.

Sedangkan, Kabid Humas Polda NTT
Kombes Pol. Johannes Bangun, ketika dikonfirmasi Via Whatsappnya (27/1/2020), hanya merespon dan menjajikan. (Tim/Red)