Petisi ditutup

HENTIKAN TINDAKAN MERUMAHKAN SECARA SEPIHAK KARYAWAN PTFI (STOP UNILATERAL /ONE-SIDED FURLOUGH TO PTFI EMPLOYEES)

Petisi ini mencapai 1.055 pendukung


1. TUNTUTAN PETISI
     i. Tindakan “furlough” atau meliburkan/merumahkan karyawan PT Freeport Indonesia secara sepihak harus dihentikan sesegera mungkin.
     ii. Segera dilakukan perundingan antara PUK SPSI PTFI dengan Management PTFI.
     iii. Management PTFI harus memberikan jaminan kepada pekerja yang sudah dirumahkan untuk kembali bekerja.

2. FAKTA MERUMAHKAN
    Bahwa Management PT Freeport Indonesia telah memutuskan secara sepihak tanpa melalui perundingan dengan Serikat Pekerja atau Wakil Pekerja untuk merumahkan sebagian karyawan.
    Bahwa Management PT Freeport Indonesia telah memaksakan pemberlakuan merumahkan karyawan sejak 10 Februari 2017 kepada sedikitnya 180an karyawan National PTFI.
    Bahwa tidak adanya kejelasan kriteria dalam pemilihan karyawan yang dirumahkan.
    Bahwa pelaksanaan merumahkan sama sekali tidak manusiawi dan menggunakan pemaksaan dan kekerasan yaitu mengeluarkan barang secara paksa dari barak oleh karyawan camp office dan karyawan sekuriti sehingga menyebabkan keresahan mendalam bagi karyawan PTFI.
   Bahwa tindakan merumahkan diduga kuat merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terselubung sebelum dilakukan PHK yang sebenarnya, karena tidak adanya kepastian kembali bekerja.

3. FAKTA HUKUM
    Bahwa “merumahkan” mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no 907 tahun 2004 tentang pencegahan PHK massal.
    Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no 907 tahun 2004 disebutkan ”... perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh”, dan oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Management PTFI untuk merundingkan terlebih dahulu tindakan merumahkan sebelum memberlakukan merumahkan karyawan.
    Bahwa dalam Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan tidak mengenal "Surat Edaran". Kedudukan Hukum “Surat Edaran” bersifat himbauan atau pemberitahuan dan tidak memiliki kekuatan hukum atau sanksi hukum.
    Bahwa Undang Undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 tidak mengenal tindakan ”dirumahkan”.
    Bahwa Hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada Hukum yang lebih rendah. Maka demi Hukum, Undang Undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 harus didahulukan keberlakuannya daripada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no 907 tahun 2004. (Lex Superior Derogat Legi Inferior)
    Bahwa berdasarkan pasal 6 UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 dimana “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
    Bahwa berdasarkan pasal 190 UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003, pelanggaran terhadap pasal 6 memiliki sanksi administratif mulai dari “teguran hingga pencabutan izin usaha”.
    Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, PKB-PHI PTFI 2015-2017 merupakan Undang Undang antara PUK SPSI PTFI dengan Management PTFI, sehingga tindakan merumahkan yang dilakukan oleh Management PTFI adalah bertentangan dengan PKB-PHI PTFI 2015-2017 karena PKB-PHI PTFI 2015-2017 tidak mengenal istilah “dirumahkan (furlough)”.

1. PETITION DEMANDS
    i. Act of “furlough” or leave/suspend of PT Freeport Indonesia employees that decided unilaterally by Company must stop immediately.
    ii. Negotiations between PUK SPSI PTFI with PTFI Managements should be carried out immediately.
    iii. PTFI Managements should be able to assure that furlough employees will be back to work.

2. FURLOUGH FACTS
    That PTFI Managements has decided to furlough (suspend/housed) the employees unilaterally without any negotiation with PTFI union (PUK SPSI PTFI).
    That PTFI Managements has imposed the implementation of furlough since 10 February 2017 and at least 180 of National PTFI employees has been suspended/housed.
    That the process of furlough is against principle of humanity and not showing any respect, where furlough employee belongings taken out harshly from barracks or rooms accompanied by accommodation officer and security enforced. This condition causing the anxiety among PTFI employees.
    That furlough action strongly suspected is covert/speculated laid off employment prior to termination process. This condition supported by furlough statement, which does not guarantee for furlough employee will be back to work.

3. LAW FACTS
    That furlough (housed/suspend) is referring to Circular letter of Ministry of Manpower and Transmigration no 907/2004 about mass lay off prevention.
    That  Circular letter of Ministry of Manpower and Transmigration no 907/2004 mentioned “…should negotiate with Union first…”, therefore PTFI Managements have obligation to set up negotiation with PTFI Union (PUK SPSI PTFI) regarding furlough first before furlough was implemented.
    That Constitution Law no.12 of 2011 regarding of establishment of legislative regulations does not recognize “Circular letter" terms. Legal standing of Circular Letter is tend to notify or appeal and do not have any legal force or any law firm sanctions.
    That Major Labor Laws no.13 of 2003 do not recognize the act of “furlough/suspend/housed”.
    That a law higher in the hierarchy repeals the lower one (Lex superior derogat legi inferiori). Therefore, by the law, Major Labor Law no.13 of 2003 must be precedence than Circular Letter of Ministry of Manpower and Transmigration no 907/2004.
    That based on article 6 of Major Labor Laws no.13 of 2003, state “every worker/ laborer has the right to receive equal treatment without discrimination from their employer”.
    That based on article 190 of Major Labor laws no.13 of 2003; state, “Minister or appointed official shall impose administrative sanctions because of violations under …article 6 …of this act and implementing regulations. Administrative sanctions may take the form of “A rebuke until abolishment/revocation of license or permission to operate.
    That based on article 1338 Indonesian Civil Code (KUH Perdata) Collective Labor Agreement (PKB) and Industrial Relation Guideline (PHI) of 2015-2017 is a Law between PTFI Union (PUK SPSI PTFI) and PTFI Managements. Therefore, implementation of furlough unilaterally (one side decision) by PTFI Managements is against PKB-PHI of 2015-2017 because it does not recognize “furlough” terms.

 



Hari ini: KARYAWAN PTFI mengandalkanmu

KARYAWAN PTFI membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Management PT Freeport Indonesia dan Menteri Tenaga Kerja : HENTIKAN TINDAKAN MERUMAHKAN (FURLOUGH), KARYAWAN PT FREEPORT INDONESIA". Bergabunglah dengan KARYAWAN PTFI dan 1.054 pendukung lainnya hari ini.