Kemenangan

Bebaskan Akmal Ibrahim dari Dakwaan Kasus Lahan PKS Abdya

Petisi ini membuat perubahan dengan 33 pendukung!


Saudara-saudaraku Sekalian..

Salam Nurani Untuk Keadilan..

Saat ini, Pengadilan Tipikor Banda Aceh sedang mengadili mantan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Periode 2006 - 2012, Akmal Ibrahim, SH  dalam Kasus Dugaan korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Persiapan Lhok Gayo, Kec. Babahrot, Aceh Barat Daya, pada tahun 2011.

Kasus ini berawal ketika Pemkab Abdya hendak mendirikan PKS tahun 2011 yang ketika itu Akmal menjabat Bupati Abdya. Biaya pembangunan pabrik itu berasal dari APBA, sedangkan pembiayaan pengadaan lahan 26 hektare dari APBK Abdya Rp 793.551.000. Harga ganti rugi lahan tersebut Rp 3.000 per meter.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh sebagai pihak yang menangani Kasus ini sejak awal, menganggap Pembelian lahan itu diduga melanggar aturan karena lahan itu dianggap milik negara yang berstatus sebagai areal penggunaan lain (APL).

Sementara Akmal Ibrahim mengatakan semua pembebasan lahan tersebut sudah sesuai aturan. “Yang perlu dipahami bahwa sebelum pembebasan lahan itu, sudah ada telaah staf dari panitia pengadaan lahan, sehingga semua proses ini sudah sesuai aturan,” tegas Akmal seperti dikutip beberapa media.

Selain itu, status lahan negara yang disampaikan dalam dakwaan juga dibantah oleh sejumlah masyarakat dan pemilik tanah disekitar lokasi pembangunan Pabrik tersebut.

Kasus Yang Beraroma Politis dan Didasari Kebencian

Sejak awal perkara Lahan PKS Abdya itu  ditenggarai beraroma politis dan didasari atas Kebencian terhadap sosok Akmal Ibrahim. Sejumlah pihak menilai kasus ini terkesan dipaksakan guna memuluskan langkah salah seorang kandidat untuk maju menjadi Calon Bupati Abdya 2017-2022. Terlebih, hasil survei Aceh Research and Consulting (ARC) menempatkan Akmal Ibrahim diposisi pertama dengan perolehan 63 persen.

Berikut adalah beberapa kejanggalan dalam perkara yang sangat mengusik rasa keadilan kita semua :

Status Tanah Negara yang Salah 

Dasar penetapan Akmal Ibrahim sebagai tersangka oleh Polda Aceh adalah karena anggapan bahwa lahan PKS Abdya merupakan lahan negara dengan status Area Penggunaan Lain (APL). 

Anggapan ini jelas salah dan terang-terang dibantah oleh sejumlah warga pemilik lahan di lokasi tersebut. Bahkan beberapa warga pemilik lahan mengatakan bahwa lahan mereka yang diganti rugi oleh Pemkab Abdya telah memiliki akta dan sertifikat tanah. Atas dasar apa lahan tersebut diklaim sebagai tanah negara ? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh warga pemilik tanah karena mereka bingung dengan dasar penetapan lahan mereka sebagai lahan milik negara.

BPN masuk dalam Panitia Pengadaan Tanah

Saat Proyek Pembangunan PKS Abdya, dibentuk tim 9 yang bertugas sebagai panitia pengadaan tanah PKS diketuai oleh Yufrizal S Umar mantan Sekda Abdya, M Nasir G mantan Asisten Pemerintahan sebagai wakil ketua dan Faizidar, mantan kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Perwakilan Blangpidie selaku sekretaris panitia, sementara anggotanya Indra Sukma, Muslem Hasan, Moch Tavif, Said Jailani, Agus Salim dan Kades Pante Rakyat.

Berdasarkan susunan Panitia Pengadaan Tanah tersebut, tercantum Kepala BPN Abdya yang juga ikut sebagai Panitia. Berarti dengan adanya unsur BPN, maka sejak awal status tanah di lokasi proyek tersebut tidak ditemukan masalah karena tidak mungkin Panitia Pengadaan Tanah langsung melakukan ganti rugi terhadap pemilik tanah jika bukan karena telaah tim  BPN yang menyebutkan bahwa tanah tersebut clear.

========================================================

Dengan semua kejanggalan di atas, penting bagi kita semua untuk bergerak bersama-sama melawan Kriminalisasi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk membebaskan Akmal Ibrahim dari semua tuduhan telah melakukan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Lahan untuk PKS Abdya.

Terus Berjuang dan Bergerak untuk Keadilan !!!

Salam Hormat,

KHAIRUNNAS

(Warga Desa Lhok Gayo)

Follow @AnasDjabo



Hari ini: Khairunnas mengandalkanmu

Khairunnas (Anas) membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Banda Aceh: Bebaskan Akmal Ibrahim dari Dakwaan Kasus Lahan PKS Abdya". Bergabunglah dengan Khairunnas dan 32 pendukung lainnya hari ini.