Tolak Kriminalisasi LGBT di Indonesia

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Tolak Kriminalisasi LGBT di Indonesia. Seperti kita ketahui, sidang Mahkamah Konstitusi / MK terlama sepanjang Republik Indonesia, Judicial Review (JR) Kriminalisasi LGBT saat ini masih berlangsung. Sidang yang telah berjalan lebih dari 14 kali ini diajukan oleh seorang Guru Besar IPB, Prof Dr Euis Sunarti dengan 11 orang temannya -- beberapa diantaranya adalah akademisi -- memohon kepada MK untuk memperluas makna larangan perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual (hubungan sesama jenis) sesuai jiwa Pancasila, konsep HAM, nilai agama yang terkandung dalam UUD 1945. 

Dalam gugatannya itu, Euis berharap  homoseksualitas bisa masuk pidana dan dipenjara. Salah satu pasal yang digugat adalah Pasal 292 KUHP. Pasal itu saat ini berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pemohon meminta pasal itu menjadi:

Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pemohon menganggap permohonan ini sangat penting dalam upaya mencegah dan menyelamatkan generasi muda Indonesia dari “serangan” seks bebas termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Salah satu dampak negatif yang signifikan jika permohonan ini dikabulkan adalah adanya over kriminalisasi. Kelebihan beban pada negara, menurut Institute for Criminal Justice Reform. Ada dua hal pokok mengapa over kriminalisasi sangat berbahaya bila permohonan ini dikabulkan, yaitu;

Pertama, tingginya penghukuman dan besarnya jumlah pelaku pidana. Kondisi ini akan mengakibatkan berubahnya prioritas kebijakan kriminal pemerintah. Secara ya, apakah semua penjara di negara ini mampu untung menampung jutaan WNI yang orientasi seksualnya dianggap 'menyimpang'? Tentu akan menjadi beban. Kedua, negara akan masuk terlalu jauh untuk mengontrol privasi masyarakat. Hukum itu harus berhenti di depan pintu kamar tidur kita. Negara akan mudah mencampur adukkan persoalan privat dengan publik. 

Bila pasal ini disetujui, Indonesia akan mundur jauh ke belakang karena menyangkal Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang tercantum dalam ICCPR (International Convenant on Civil & Political Right.

Mau berapa banyak WNI LGBT yang  juga membayar pajak, ikut serta dalam pemilihan umum sebagai warga negara yang baik, harus dihukum hanya karena kami memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda? Apakah jika maestro Almarhum Benyamin Sueb masih hidup, beliau juga harus dihukum hanya karena memerankan betty bencong jalanan? Apakah para desainer kondang dan berprestasi di negeri ini, seniman, presenter, penyiar radio harus dihukum lima tahun penjara hanya karena mereka melambai? Sungguh tidak adil dan di luar nalar.

Saya sebagai Warga Negara Indonesia sudah lelah dengan segala bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap orang - orang seperti saya. Dari kecil, saya sudah mengalami berbagai macam ujaran kebencian, cemoohan dan pengucilan - di sekolah maupun di masjid - hanya karena saya kemayu dan berbeda. Saya merasakan betul betapa menyebalkannya moment - moment khotbah Jum'at dimana tidak ada satupun yang ingin duduk satu shaf dengan saya. Di SMA, saya kenyang dibully setiap hari oleh kawan - kawan dan guru saya. Hari ini, apakah saya sudi untuk menerima bullying dan diskriminasi dari Negara melalui persetujuan permohonan Prof. Euis dkk? Jangan harap.

Melalui petisi ini, saya menyerukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, untuk mendukung dan menyuarakan keadilan, bagi saudara - saudari kita kelompok LGBT yang tertindas dan terancam akan dikriminalisasi oleh pengajuan Prof. Euis dkk. Kepada Mahkamah Konstitusi agar membuka hati dan pikiran yang jernih, kami selama ini sudah terlalu banyak mengeluarkan airmata akibat bullying. Apakah kami juga harus dibatasi dan dikriminalisasi untuk urusan ranjang kami yang bukan merupakan ranah  dan urusan siapapun?

Mohon dukungannya untuk menolak kriminalisasi terhadap kawan - kawan dan saudara - saudara LGBT di Indonesia. Karena berbhinneka bukan hanya perkara berbeda agama dan suku, namun juga mengenai identitas gender dan orientasi seksual. Wabilkhusus kepada Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo saya mohon agar bapak melindungi dan mengayomi seluruh WNI LGBT yang selama ini ditindas oleh berbagai macam kelompok.

Mohon MK agar menolak permohonan Prof. Euis. Beliau tidak tahu rasanya menjadi seorang Gay.

Salam keberagaman,

Teuku Ramzy Farrazy.

 

 



Hari ini: Ramzy mengandalkanmu

Ramzy Hakim membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Konstitusi: Tolak Kriminalisasi LGBT di Indonesia". Bergabunglah dengan Ramzy dan 51 pendukung lainnya hari ini.