Selamatkan MK, Kembalikan Ghoffar

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pertama, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Arief telah melanggar etika dengan membuat surat titipan (katebelece) kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" seorang kerabatnya.

Di dalam katebelece itu terdapat pesan kepada Widyo Pramono agar bisa menempatkan salah seorang kerabatnya dengan bunyi pesan, "Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak".

Untuk kali kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran karena telah terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR. Arief menghadiri pertemuan tersebut tanpa undangan secara resmi dari DPR, melainkan hanya melalui telepon. Arief diduga melakukan lobi politik agar dirinya menjadi satu-satunya calon hakim konstitusi usulan Komisi III DPR.

Saat kepemimpinan Arief Hidayat, KPK juga menangkap tangan salah satu hakim MK Patrialis Akbar karena menerima suap soal putusan uji materi. Ini jelas menunjukkan MK di bawah kepemimpinan Arief mengalami kemunduran. Lebih lanjut survei yang digelar LSI menunjukkan, MK hanya mendapatkan kepercayaan publik sebesar 59,1 persen. Angka ini jauh dari kepercayaan publik terhadap KPK, yakni sebesar 74,9 persen atau lembaga kepresidenan sebesar 81,5 persen.

Melihat rekam jejaknya yang jauh dari memuaskan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang dengan level Ketua MK yang harusnya berperilaku sebagai penjaga konstitusi, Arief sudah sepatutnya legowo dan mundur dari Ketua MK. Karena MK ini adalah satu dari tujuh lembaga negara yang setingkat dengan presiden. Bahkan putu­sannya pun satu-satunya yang bersifat “final and binding”, yang akibat dari putusannya itu mem­pengaruhi sekitar 250 juta jiwa lebih rakyat Indonesia.

Terakhir, MK seolah semakin tercedera marwahnya ketika salah satu pegawai MK, Abdul Ghoffar Husnan (peneliti muda di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK) yang dengan tulus memberikan kritik kepada MK malah “dibebastugaskan”. Tentu kita bertanya, apakah MK hari ini memang sudah tidak hendak berbenah?, sehingga setiap kritik dan laporan yang tujuannya agar lembaga MK menjadi lebih baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat harus dibalas dengan “melenyapkan” pengkritiknya.

Kami mengajak setiap anak bangsa untuk mendesak Arief Hidayat mundur sebagai ketua MK demi menjaga marwah MK, dan mendukung pembaharuan di tubuh pimpinan MK. Kami juga meminta agar MK mengembalikan Abdul Ghoffar Husnan, karena MK harus terus dijaga oleh orang-orang yang peduli dan berani bersuara untuk pembaharuan MK, agar MK terus dipercaya rakyat sebagai lembaga tertinggi penegak konstitusi.

Kita harus bersama-sama menjaga MK.

Lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas luar biasa.

Lembaga ini tidak boleh anti terhadap kritik yang membangun.

-----

Pembuat Petisi

Petisi ini dibuat oleh “Ali Mahasti” (Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi)

-Haidar Adam (Pengurus Asosiasi Pengajar HTN Jatim)
-Andri Irawan (LPBH NU Jatim)
-R.N. Bayu Aji (Dosen Pendidikan Sejarah Unesa - IKAPMII Airlangga)
-Hadi Mulyo Utomo (Ketum For Jatim)
-Aqib Ma'rufin (Mantan Direktur LBH PKC PMII Jatim)
-A.R. Asrari Puadi (Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalteng (HPMKT) - Yogyakarta)
-Faqih Alfian
-M. Rutabuz Zaman, SH, MH. (Ketua Forum Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Kopertais IV )
-Tufail M.
-Nashirul Umam.
-Azmy
-M. Hadi Shubhan (Wakil Ketua Tanfidz PCNU Surabaya)
-M. Imam Subkhi
-Anieq Fardah (Pegiat Pemilu)
-Miftakhul Huda (Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara)
-Istiqomah
-Zulfahmy Wahab (Wasekjen PB PMII)
-Eka Rahmawati (Aktivis Perempuan, Anggota Dewan Pakar JAMAN Perempuan Indonesia)
-Samsul Huda (Advokat Jakarta)
-Chandra Dinata (Kaukus Politisi Muda Indonesia)
-Nafilah Safitri (Biro Hubungan Internasional PB PMII)
-Alim Nor Faizin (KNPI Ponorogo)
-Patna Sunu, SH. MKn (LBH Rakyat Trenggalek).
-Joyo Adi Kusumo (Advokat)
-Moch.Choirul Anam, SH (Pelakon Sipil Penegakan Hukum).
-Arif Burhan (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah Jawa Tengah)
-Ferry Yuliansyah (Pegiat Pendidikan Pamekasan)
-Nursali (Kepala Sekolah SMK Nusantara Lamongan)
-M Pasca Zakky Muhajir (Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya)
-Erma Susanti (Aktivis Perempuan)
-Masyur (Ketua LSM Relawan Peduli Kemiskinan Nganjuk)
-Muamar Riza (Brebes)
-Anom Surya Putra (Sosiolog Hukum, Depok)
-M Salim (Wakil Ketua LPBH NU cabang Gresik)
----

Petisi ini adalah bentuk keprihatinan dan kepedulian masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi, dan dukungan kami kepada sahabat Abdul Ghoffar Husnan, pejuang penegak konstitusi.

#SaveMK #SaveGHOFFAR

(**source foto : law-justice.co)



Hari ini: Asrari mengandalkanmu

Asrari Puadi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Konstitusi: Selamatkan MK, Kembalikan Ghoffar". Bergabunglah dengan Asrari dan 487 pendukung lainnya hari ini.