PERBAIKAN PEMILU

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, saya merasa miris sekali melihat pelaksanaan PEMILU 2019 ini.

Alhamdulillah berkat perhatian masyarakat yang penuh terhadap pelaksanaan PEMILU kali ini, terungkaplah beberapa masalah yang menurut saya perlu segera diperbaiki agar tidak menuai polemik lagi di kemudian hari. 

Petisi ini dikirim agar pihak KPU dan yang terkait dengan pembuat kebijakan PEMILU dapat mempertimbangkan masukan dari suara rakyat.

1. MK menyebutkan bahwa orang sakit jiwa memiliki hak pilih. Berbeda dengan Spesial Needs, orang yang hilang akal (gila) sebaiknya tidak dipertimbangkan suaranya.
Sebab sudah pasti, seseorang tidak dapat berpikir jernih mengenai apa yang dilakukan dan apa yang dipilih saat akalnya tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi orang yang hilang akal mengikuti apa pun yang diinformasikan oleh orang lain (bukan kehendak sendiri).

2. Begitu banyak WNI yg tidak mendapat hak suara sehingga kehilangan suaranya. Sebaiknya sosialisasi mengenai hak WNI dapat dilakukan jauh hari sebelum PEMILU. Mengantisipasi mereka yang tidak mendapat surat panggilan (namun merupakan warga dengan kepemilikan e-ktp yang sah) untuk dapat hadir dan memilih di TPSnya. Tentunya masyarakat juga harus aktif bertanya pada pejabat yg berwenang mengenai hal ini.

3. Kotak suara sebaiknya tidak terbuat dari kardus mengingat kerentanan yang sudah terbukti pada PEMILU 2019. Untuk mengantisipasi korupsi mengenai penggunaan kembali barang2 tsb hendaknya pun dipikirkan kembali.

4. Pendistribusian surat suara yang perlu diperbaiki kedepannya. Harus ada pengawalan dari berbagai pihak yang terkait (tidak dibawa menggunakan angkot dan truk yang secara asal-asalan saja) dan secara transparan diumumkan agar masyarakat dapat turut memantau dan tidak menimbulkan kecurigaan.

5. PEMILU yang sekaligus (Presiden - Wakil Presiden dan Legislatif) membuat kewalahan para petugas KPPS, ada banyak korban yang berjatuhan (meninggal) akibat dugaan kelelahan dimana penghitungannya selesai hingga keesokan harinya. Sebaiknya PEMILU dibuat bertahap saja.

6. Polemik perbedaan input data suara mengindikasikan ketidakprofesionalan KPU dalam pekerjaannya atau keberpihakan terhadap paslon atau partai tertentu. Mohon agar dapat diinvestigasi secara serius, mengingat ketidakpercayaan rakyat saat ini terhadap KPU yang seharusnya netral. Jika memang terbukti melakukan hal yang tidak sesuai dengan Sumpah Jabatan nya, tolong ditindak tegas.

Semoga petisi ini dapat mengetuk kebijakan dari MK untuk pelaksanaan PEMILU (KPU) yang Jujur dan Adil kedepannya, dan mengusut tuntas carut marut PEMILU 2019 ini.

Balikpapan, 20 April 2019
Martina Irawati Riyadi