Pajak PBB menjadikan warga negara PENYEWA atas tanah bangunannya sendiri SEUMUR HIDUP

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Ada suatu Undang-Undang Pajak yang selama ini secara tidak disadari sangat merugikan warga Indonesia, yaitu UU No. 12 Tahun 1985 ( yang diperbaharui dengan UU 12 Tahun 1994) tentang Pajak Bumi dan Bangunan alias UU PBB.

 Mungkin anda bertanya mengapa demikian?

Sebagaimana diketahui Sandang, Pangan dan Papan adalah hak-hak dasar seorang individu yang berlaku universal, demikian juga  sebagai seorang WNI untuk dapat hidup dengan layak memerlukan ketiga hak dasar tersebut. Bertempat tinggal (papan), merupakan suatu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga seluruh manfaat yang diperoleh setiap orang dari memiliki objek Bumi dan Bangunan juga dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Tapi melalui Undang-Undang pajak yang ada,  tepatnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB, manfaat objek Bumi dan Bangunan ini dijadikan dasar untuk mengenakan Pajak PBB yang dipungut setiap tahun. Sehingga filosofis UU PBB ini adalah bertentangan   dengan UUD NRI 1945. Hal ini sudah terjadi sangat lama sejak era kolonial,  dan seolah olah menjadi suatu hal yang lazim bagi pemerintah untuk memungut pajak PBB. Negara tidak hadir dalam melindungi hak warga negaranya untuk mendapatkan manfaaat dari suatu objek Bumi dan Bangunan yang dimilikinya,  bahkan sebaliknya masyarakat diperlakukan  seolah menyewa diatas objek bumi dan bangunan yang dimilikinya sendiri.

Pada awalnya PBB merupakan suatu upeti dimana rakyat memberi hasilnya kepada raja, yang bersifat memaksa dan sepihak  dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat yang tidak memberikan imbalan. Kemudian pada era kolonial (penjajahan Belanda), dilanjutkannya dengan menganut konsep Land Rent dimana rakyat membayar sewa (rent) kepada Pemerintah. Pendekatan konsep ini telah diganti dengan konsep untuk kesejahteraan rakyat, namun pada prakteknya, rakyat  masih tetap diperlakukan “menyewa” tanah dan bangunan yang ia peroleh dari kerja keras dan keringatnya sendiri. Sehingga  masyarakat bukan menjadi pemilik di tanah dan bangunan sendiri. 

Sebagai warga Negara Indonesia, kami mengajak kita bersama untuk menandatangi petisi ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk dapat mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB terhadap Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili. Demi mencegah pelanggaran hak dasar rakyat dan praktek-praktek yang salah dalam pemerintahan.

 

Apabila teman teman juga merasa diberatkan ataupun tidak setuju dengan ketentuan ini, ikutlah menandatangani dan sebarkan petisi ini. Terimakasih

 

Salam,

 

Jestin Justian, dkk.



Hari ini: Jestin mengandalkanmu

Jestin Justian membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Konstitusi : Pajak PBB menjadikan warga negara PENYEWA atas tanah bangunannya sendiri SEUMUR HIDUP". Bergabunglah dengan Jestin dan 80 pendukung lainnya hari ini.