Dorong Revisi UU Perkawinan Tahun 1974 untuk Menghapus Maraknya Pernikahan Anak!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


UU Perkawinan Tahun 1974 dan Pernikahan Dini.

Dalam Undang-undang (UU) Perkawinan No.1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa batas usia menikah pada laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2002 mengenai definisi anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun. Ditinjau dari kedua UU di atas, pemerintah melegalkan praktik pernikahan anak di bawah umur yaitu menikah di bawah usia 18 tahun.

Selain itu UU perkawinan tahun 1974 juga mendiskriminasikan kaum perempuan dan melanggar prinsip UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sebab, terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

UU Perlindungan Anak.

Sementara itu menurut UU No. 23 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Juga dalam UU No 23. Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan pada usia anak-anak!

Lalu Apa Dampak Yang Terjadi Jika UU 1974 Tidak Segera Direvisi dan Praktik Pernikahan Anak Tidak Segera Dihapuskan?

Ketentuan batas usia pernikahan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Ini juga mengakibatkan maraknya pernikahan anak di bawah umur kian terjadi di Indonesia. Pasal ini secara nyata membolehkan anak-anak perempuan di bawah umur meski belum dewasa dan berakibat pada maraknya kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikis, dan verbal) dan berujung perceraian.

Data dari UNICEF bekerja sama dengan BPS dilaunching tahun 2016 lalu. Data ini  menganalisis dan mengumpulkan data pernikahan anak dari tahun 2008 hingga 2015 dan menyebutkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun.  Angka ini adalah angka yang sangat tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya yang diperkirakan 1 dari 7 perempuan di Indonesia menikah di bawah umur.

Dampak Ekonomi

UNICEF dan BPS juga melaporkan bahwa pelaku pernikahan anak cenderung mengalami penurunan dalam kondisi rumah tinggal mereka yaitu dari kondisi memadai (21,9 persen) ke tidak memadai (31,0 persen). Selain itu, rata-rata dari pelaku pernikahan anak mengalami penurunan dalam penghasilan mereka sebesar 1.7% GDP (2014).

Dampak Pendidikan

Praktik pernikahan anak secara jelas melanggar hak asasi manusia dalam Konvensi Hak Anak. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Data dari UNICEF dan BPS menyebutkan bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun 6 kali lebih memungkinkan untuk putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah (jenjang SMP dan SMA). Hal ini berakibat pada sempitnya peluang mereka untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan di masa depan.

Selain itu karena ibu tidak memperoleh pendidikan tentang pola asuh anak dan emosi masih labil, ibu muda pun banyak melakukan kesalahan dalam menerapkan pola asuh. Mata rantai kegagalan keluarga pun akan sangat sulit untuk diputus.

Dampak Sosial

Data dari BKKBN menyebutkan bahwa sebagian besar perceraian dilakukan oleh pasangan yang menikah muda. Hal ini dikarenakan emosi pasangan yang masih belum stabil sehingga terjadi percekcokan. Sebagian besar adalah pihak perempuan yang menjadi penggugat dengan laporan seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini yang diikuti perceraian juga berpengaruh buruk bagi anak yang dilahirkan. Sebab, anak-anak yang lahir dari kondisi tersebut cenderung mendapat pola pengasuhan yang tidak kondusif. (Sumber: http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/06/oem64633-pernikahan-dini-rentan-perceraian

Dampak Kesehatan

Dari segi kesehatan fisik, dr Arietta Pusponegoro SpOG(K) mengungkapkan di bawah usia 20 tahun, tubuh wanita belum siap untuk menerima kehamilan. Pada kehamilan remaja atau di bawah usia 20 tahun, risiko ketuban pecah dini lebih besar. Ketika ketuban pecah dini, maka terpaksa bayi dilahirkan prematur. Selain itu terdapat bermacam-macam risiko lainnya seperti ibu mengalami anemia, kematian janin, pendarahan, atau hipertensi. (Sumber: https://health.detik.com/berita-detikhealth/3536550/menikah-di-usia-remaja-apa-dampaknya-dari-sisi-kesehatan

Dampak Psikologis

Dalam Jurnal Pediatrics memperlihatkan jika remaja yang menikah sebelum memasuki usia 18 tahun akan meningkatkan risiko terkena gejala gangguan mental pada remaja hingga 41%. Gangguan mental yang biasanya terjadi pada pasangan muda diantaranya adalah depresi, gangguan disosiatif atau kepribadian ganda, kecemasan dan juga trauma psikologis seperti PTSD. Mereka juga akan cenderung mengalami tekanan sosial, dimana di usia muda laki-laki dituntut untuk mencari nafkah sementara perempuan dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak, padahal diri mereka sendiri masih anak-anak. (sumber: https://dosenpsikologi.com/dampak-pernikahan-dini

Solusi Dukungan dari Setiap Lapisan Masyarakat!

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam merevisi UU. Sebagaimana termaktub dalam Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 72 yang disebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Maka dari itu masyarakat perlu mendorong pemerintah untuk segera merevisi UU perkawinan tahun 1974.

Permohonan petisi ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dan sayangnya ditolak oleh MK pada bulan Juni 2015. Itu jelas sebuah kemunduran. Lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise kembali mendorong revisi UU tahun 1974 pada tahun 2018 karena memang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Petisi ini kembali diusung tahun ini untuk memastikan bahwa permohonan revisi tidak ditolak kedua kalinya!

Maka dari itu kami sebagai masyakarat menyatakan bahwa kami mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan kami mendorong revisi UU Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi, DPR-RI, dan Pemerintah Pusat tentang perkawinan dan menaikkan batas usia menikah pada perempuan ke usia 19 tahun sesuai dengan batas usia laki-laki. Demi menjalankan amanah UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum"



Hari ini: Maryam mengandalkanmu

Maryam Qonita membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Konstitusi: Dorong Revisi UU Perkawinan Tahun 1974 untuk Menghapus Maraknya Pernikahan Anak!". Bergabunglah dengan Maryam dan 59 pendukung lainnya hari ini.