Petition Closed

Sejak 2008, Slank sering dilarang tampil di panggung-panggung pertunjukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Alasannya: berpotensi menimbulkan keonaran.
Polri berlindung di belakang Pasal 15 Ayat 2a Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan mengeluarkan izin keramaian.
Slank, kita kenal peka dengan isu sosial dan dengan berani mengungkapkan pada publik. Dan Slank, di mata rakyat Indonesia, adalah bagian dari gerakan antikorupsi.
Untuk itulah, kita meminta Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang terakhir pencari keadilan, menyetujui gugatan Slank: ubah Pasal 15 Ayat 2a, Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 tentang izin keramaian.

Sebab Slank bukan hanya musisi.

Mereka adalah juru bicara kami atas ketidakadilan di negeri ini.

Letter to
Kepolisian Negara Republik Indonesia
sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi
Biarkan Slank Tampil di Depan Rakyat Indonesia!
Setujui gugatan Slank: ubah Pasal 15 Ayat 2a, Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 tentang izin keramaian.
Sebab Slank bukan hanya musisi.

Mereka adalah juru bicara kami atas ketidakadilan di negeri ini.