Berikan kebebasan pada wanita untuk mengekspresikan diri

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa beberapa kelompok orang telah semakin menjadi-jadi berusaha mengekang kebebasan wanita untuk mengekspresikan diri mereka. Kelompok-kelompok ini mengatasnamakan agama, budaya, tradisi, perlindungan anak dan berbagai hal lain demi mencapai tujuan mereka.

Sejarah Indonesia memang belum ada satu abad, akan tetapi sejarah dan budaya suku-suku yang menyatu menjadi rakyat Indonesia, telah ribuan tahun usianya. Di tanah Jawa saja tercatat setidaknya ada dua Raja wanita, yakni Sima dan Tribhuwana Wijayatunggadewi. Kini malah ada orang-orang yang beranggapan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin dan menggunakan agama sebagai alasan.

Selama ribuan tahun itu pulalah, kecantikan wanita diperlakukan sebagai suatu anugrah yang layak dipuja, bukan sebagai suatu aib yang harus ditutupi atau bahkan disembunyikan. Orang-orang tersebut beralasan bahwa kejahatan bertema seksual terjadi karena wanita menonjolkan kecantikan dan kemolekan tubuh. Mereka juga mengatakan bahwa anak-anak dapat mengalami kemerosotan moral jika dibiarkan melihat tubuh wanita dari usia dini. Padahal, jika kita menggunakan pola pikir seperti itu, artinya kejahatan bertema finansial terjadi karena bank-bank memperlihatkan tumpukan uang secara bebas dan anak-anak belajar jadi koruptor karena dibiarkan melihat uang dari usia dini. Apakah itu berarti kita harus melarang semua bank memperlihatkan tumpukan uang, serta mencegah anak-anak melihat uang sebelum mereka dewasa?

Lebih jauh lagi, orang-orang tersebut bahkan berusaha menghentikan wanita dari mencari nafkah, baik dengan menggunakan alasan-alasan diatas, maupun dengan menambahkan berbagai alasan lain, yang semuanya didasarkan pada logika yang salah. Namun walau mereka menggunakan kedok agama, pemerhati anak, dan berbagai kedok manis lainnya, tujuan mereka yang sebenarnya terlihat sangat jelas, yakni mereka ingin melemahkan posisi wanita sedemikan rupa sehingga mereka dapat dengan bebas mengendalikan wanita untuk mengikuti kemauan mereka, bahkan sampai ikut menyebarkan propaganda mereka. Sejarah telah memperlihatkan dengan sangat jelas, bahwa ketika anda ingin berkuasa secara psikis dan moral atas suatu golongan, karanglah cerita bahwa anda mendapatkan kekuasaan tersebut dari langit, lalu batasilah ruang gerak golongan tersebut sampai akhirnya mereka tidak punya pilihan lagi selain memohon belas kasihan.

Ingin bukti nyata? Kisah Baiq Nuril masih hangat. Mengapa seorang wanita seperti Baiq Nuril sampai terpojok harus memohon belas kasihan (baca: AMNESTI) ? Karena ruang geraknya telah dibatasi sedemikan rupa oleh hukum yang ada di Indonesia. Apakah hukum itu sesuatu yang pasti baik? Tidak! Hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh manusia, untuk kepentingan manusia. Hanya saja seringkali yang ditonjolkan adalah kepentingan para pembuatnya atau pihak-pihak yang mensponsori mereka. Tapi hukum yang dimaksud tidak hanya sebatas Undang-undang atau KUHP, akan tetapi juga hukum sosial yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan secara persisten mempropagandakan ide mereka sebagai satu-satunya kebenaran. Untungnya, dalam kasus ini, kebanyakan masyarakat masih menggunakan akal sehat dan berpihak pada korban, akan tetapi sudah berapa banyak kasus dimana masyarakat malah berpihak pada persekutor, hanya karena sudah termakan propaganda?

Untuk menghentikan pembatasan-pembatasan ini dan memberikan kembali kebebasan kepada wanita, maka kita harus:

- Mengubah atau mencabut seluruh aturan perundang-undangan dan peraturan yang berada dibawahnya, yang membatasi ruang gerak wanita dalam mengekspresikan diri, entah itu secara sosial, politik, finansial ataupun lainnya

- Melarang segala bentuk propaganda yang bertujuan membatasi ruang gerak wanita dalam mengekspresikan diri, entah itu yang mengatasnamakan agama, perlindungan anak, budaya timur, atau apapun juga.

Dan untuk memastikan bahwa hal ini dapat terlaksana dengan baik, kita harus mendorong keseimbangan gender dalam lingkar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dengan memberlakukan ketentuan bahwa:

Proporsi perbandingan pria dan wanita di kabinet, parlemen, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, paling tinggi adalah 60:40 dan paling rendah adalah 40:60.

Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa tidak ada lagi usaha-usaha memberangus kebebasan wanita dalam berekspresi.

Dari seorang ayah yang mengkhawatirkan masa depan putri-putrinya serta cucu-cucu wanitanya.