Mahkamah Internasioanal, Presiden RI & DPR RI Segera Tindak Tegas Mavia Perbankkan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Mahkamah Internasional Telah Mencatat Kriminalitas Perbankan Indonesia Sudah Pada Tingkat Mengerikan

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 Triliun dicairkan tanpa sepengetahuan empunya (owner). Percairannya pun bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Hebatnya pencairan melibatkan pejabat tinggi negara Republik Indonesia. Mahkamah Internasional telah mencatat kriminal perbankan ini sebagai  tindakan kriminal yang luar biasa.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jatuh tempo pada bulan Juni 2012. Tetapi pemilik tidak mencairkannya. Bahkan hingga kini owner masih memegang SBI asli ketika pihak Mahkamah Internasional melakukan pengecekan. SBI itu diteken oleh Gubnerbur Bank Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Darmin Nasution yang kini Menteri Koordinator Bidan Ekuin dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

SBI yang bernilai jumbo Rp 4.500 triliun itu merupakan bagian dari rangkaian Harta Amanah Soekarno. Dalam sertifikat itu dinyatakan siapa saja bisa mencairkannya ketika membawa SBI itu, alias SBI atas unjuk. Siapa yang menunjukannya kepada Bank Indonesia, maka dialah yang berhak mencairkannya. SBI selain diteken Darmin Nasution di sebelan kirinya juga diteken oleh Direktur P.U Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada bagian sebelah kanan.

Cairnya SBI ini mengejutkan dunia. Perbankan Indonesia tercoreng habis oleh tindakan ini dan dicatat oleh Mahkamah Internasional sebagai kejahatan perbankan yang luar biasa. Nasib pihak yang mencairkan entah seperti apa, selain hukum manusia yang kapan saja akan terjadi baik dirinya maupun bagi keluarganya, juga sumpah saranah Soekarno akan menimpa pihak yang terlibat. Tetapi pencairan SBI sempat ditransfer ke CIMB Niaga untuk dibawa kabur ke Malaysia. Tetapi karena tidak jelas historical fund-nya, maka uang ini kemudian diblock oleh bank itu.

SBI ini dipecah dalam 9.000 lembar dengan nilai masing-masing Rp 500 milyar. Tetapi pencairannya dilakukan sekaligus dengan nilai Rp 4.500 triliun. Proses ini juga sempat diklaim oleh keluarga yang merasa dirinya Danarasa. Seorang karyawan Departemen Keuangan ketika itu menemukan dokumen ini dan mengajukannya ke pihak atasan tetapi tidak ada tanggapan. Patut diduga aset ini berkait dengan Commonwealth Bank di Australia.

Kejahatan perbankan lainnya juga dicatat oleh Mahkamah Internasional yang berkait dengan penggunaan Harta Amanah Soekarno yang telah dikirimkan ke 6 bank di Indonesia. Berbagai pihak menganggap ada oknum yang telah mempergunakan uang itu sebelum saatnya, sehingga ketika owner yang sebanarnya ke bank yang bank yang bersangkutan mereka menghindar. Padahal di luar negeri mestinya nasabah istimewa justru diberikan prioritas dengan layanan khusus.

Di Indonesia, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Lippo, dan Bank Danamon tidak memberikan pelayanan yang luar biasa kepada owner atau nasabahnya. Mereka meminta agar rekening besar yang berbau Harta Amanah Soekarno itu yang kini berjumlah sekitar USD 11 triliun itu hanya bisa dicairkan atas perintah Presiden Jokowi. Sampai berita ini diturunkan Presiden Jokowi belum memberikan perintah apapun untuk pencairan.

Patut diduga, para pemegang IDR atau uang rupiah hasil cetakan Australia yang diorder zaman Soeharto ada kemungkinan besar mencari owner rekening di 6 bank itu, agar uang mereka yang tersimpan di dalam berpuluh-puluh kontiner sekarang dapat masuk dalam sistem perbankan di Indonesia. Bagi owner rekening Harta Amanah Soekarno hal ini sangat membahayakan apabila tidak mau bekerjasama. Mahkamah Internasional sudah mencatat antipasi kemungkinan, karena uang-uang itu dianggap dicetak tanpa kolateral alias ilegal.

Dengan memanfaatkan KYC (Know Your Customer), banyak pengiriman uang dalam jumlah besar di Indonesia hilang dalam sistem. Nasabah penerima uang tidak diberi tahu. Bahkan ketika ditanya ke pihak perbankan dinyatakan pengiriman uang tidak ada. Ketika dipaksa oleh nasabah, lalu pihak perbankan menanyakan bukti kirim. Jika nasabah tidak memiliknya, maka uang nasabah tersebut akan menjadi bancakan pihak tertentu dan kemudian hilang dalam sistem. Seharusnya kalau ada pemblockiran nasabah harus diberi tau. Dan kalau pun di sita harus masuk kedalam kas negara, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Kelompok mafia tertentu yang bersarang di perbakan di Indonesia, sengaja memasang tarif 30-40% pemotongan, ditambah biaya pihak yang menjadi penghubungan yang meminta 10-20% dari total uang dimiliki nasabah. Bahkan nasabah bank hanya menerima sekitar 10% dari total yang nasabah miliki. Hal terjadi dengan memanfaatkan kelemahan nasabah. Tidak seperti perbankan di luar negeri, justru  kelamahan nasabah itu harus dibantu sehingga nasabah  menjadi jelas dan terang benderang. Kalau nasabahnya melanggar UU Perbankan ya langsung tangkap dan masuk penjara.

Dan masih banyak indikasi lain kriminalitas perbankan di Indonesia yang dicatat oleh Mahkamah Internasional sekarang ini. Jika hukum di Indonesia tidak bisa memproses kriminal perbankan, maka Mahkamah Internasional akan mengambil tindakan hukum sendiri. Sebab owner Harta Amanah Soekarno memiliki hubungan kepentingan langsung internasional pada saat ini.

Tak berdayanya hukum di Indonesia karena kriminalitas dilakukan oleh sebuah sistem yang besar di Indonesia, juga banyak keterlibatan para pejabat tinggi di Indonesia membuat Presiden Republik Indonesia tak berdaya. Tak berdaya Presiden Jokowi akan membawa dampak buruk bagi dunia internasional karena tidak hadirnya owner Harta Amanah Soekarno yang dibutuhkan seluruh dunia untuk membuka 917 account di seluruh dunia. Tertundanya pembukaan account ini membuat eksonomi negara-negara di dunia juga stag.

Oleh karena itu harus ada kesadaran dari pihak Indonesia, bahwa dunia menunggu Indonesia berbuat sesuatu agar Harta Amanah Soekarno bisa dipergunakan oleh masyarakat dunia. Presiden Jokowi dibiarkan saja untuk bertemu dengan owner Harta Amanah Soekarno. Jika Presiden Jokowi ragu terhadap seseorang sebagai owner, maka sebaiknya Presiden Jokowi membentuk Tim Pencari Fakta Otoritas Harta Amanah Soekarno. Jangan diam karena dunia internastional menunggu tindakan konkrit. Bravo Indonesia



Hari ini: YELFIAN mengandalkanmu

YELFIAN membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Internasional, Presiden Republik Indonesia: Mahkamah Internasioanal Tindak Tegas Mavia Perbankkan". Bergabunglah dengan YELFIAN dan 217 pendukung lainnya hari ini.