DUKUNG MK BATALKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI PILPRES 2019

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal itu mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres dalam pilpres.

Bagaimana mungkin hasil pemilu, yang bukan rangkaian dari Pemilu 2019, yang hasilnya telah digunakan untuk penentuan PT pada Pilpres 2014, digunakan untuk pemilu yang akan datang? Begini penjelasannya. 

Saya adalah rakyat yang merasa dibohongi oleh aturan itu, karena saya tidak tahu bahwa suara saya di Pemilu 2014 akan digunakan untuk Pilpres 2019, tidak ada pemberitahuan sebelumnya jika suara saya di Pemilu 2014 akan digunakan untuk Pilpres 2019.

Sebagai contoh ketika 2014 saya dukung Partai A yang berkoalisi dengan Capres Cawpres No 2, tapi di Pilpres 2019 si Partai A yang saya dukung berpindah haluan bergabung dengan Koalisi lainya, dengan membawa suara saya di pemilu 2014 untuk mendukung koalisi pilihan Partai tersebut di Pilpres 2019, padahal saya tidak mau dan tidak setuju bahkan tidak Sudi, tapi aturan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, memaksa saya untuk mendukung koalisi partai yang saya dukung di Tahun 2014 pada Pilpres 2019, sampai hari ini saya sudah tidak mendukung Partai Pilihan saya di 2014, dan tidak ingin mendukung Capres-Cawapres pilihan partai itu.

Saya merasa sangat dirugikan dengan aturan Presidential Thresholed tahun 2017, saya merasa ditipu, saya tidak rela karena aturan itu melanggar hak saya memilih Capres-Cawapres Pilihan saya di tahun 2019, Saya merasa suara saya di Pemilu 2014 sudah kadaluarsa, dan tidak bisa dipakai 2x, karena Pemilu itu 5 Tahun sekali bukan 10 Tahun sekali.

Tulisan Danang Azis Akbaron di Kumparan menjelaskan keanehan aturan Presidential Treshold sebagai berikut

Pertama, syarat pencalonan presiden-wapres menurut UUD 1945 Pasal 6A Ayat (2): "Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Kedua, siapa peserta pemilu 2019? Yaitu partai politik yang lolos verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2019. Mengingat pemilu yang akan datang dilaksanakan secara serentak (vide: Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013), seluruh parpol peserta pemilu 2019 semestinya dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan PT menjadi tidak relevan. Mengapa?

Ketiga, pemberlakukan PT (berapapun besarnya), potensial bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip keadilan bagi setiap parpol peserta Pemilu 2019 untuk mencalonkan presiden-wapres sebagai hak konstitusionalnya (constitusional right) yang dijamin Pasal 6A Ayat (2) UUD. Ada perlakuan tidak equal jika PT diberlakukan merujuk pada hasil Pileg 2014, karena ada parpol yang sudah pasti tidak dapat mengajukan calon presiden-wapres padahal parpol tersebut lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2019. Mengapa PT tidak bisa diberlakukan, padahal PT yang sama berlaku di pemilu 2014?

Keempat, berbeda dengan Pemilu 2014 atau pemilu-pemilu sebelumnya (2004 dan 2009), posisi start masing-masing parpol equal karena PT pilpres-wapres merujuk pada hasil Pileg 2014 yang masih satu rangkaian dengan Pemilu 2014. Ini memungkinkan karena ada jeda penyelenggaraan pileg dan pilpres (pemilu tidak serentak). Parpol peserta Pemilu 2014 sadar sejak awal -- sebelum berkontestasi-- bahwa jika ingin mencalonkan presiden-wapres, mereka harus memperoleh kursi/suara tertentu.

Kelima, menjadi tidak tepat dan objektif menggunakan hasil Pileg 2014 sebagai dasar penetapan PT Pilpres 2019 karena hasil tersebut sudah digunakan untuk PT Pilpres 2014, sehingga ada redundansi penerapan rujukan PT, atau dengan kata lain rujukannya telah kedaluarsa (sudah terpakai). Pemilu 2014 jelas bukan bagian dari Pemilu 2019.

Keenam, di samping argumentasi di atas, penggunaan hasil Pileg 2014 sebagai basis penetapan PT 2019 merupakan manipulasi suara pemilih. Alasannya, pemilih tidak pernah mendapatkan informasi bahwa pilihannya di Pemilu 2014 menjadi dasar pencalonan presiden-wapres 2019. Siapa pula yang bisa menjamin suara rakyat untuk pemilu 2014 tidak berubah atau bergeser pada pemilu 2019?

Dengan seluruh 'logika aneh' penerapan Presidential Threshold dalam UU Pemilu di atas rasa-rasanya jika pasal ini di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka MK akan membatalkannya.



Hari ini: Iqbal mengandalkanmu

Iqbal Muttaqien membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah : DUKUNG MK BATALKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI PILPRES 2019". Bergabunglah dengan Iqbal dan 6 pendukung lainnya hari ini.