"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tolong Bebaskan Orangtua Kami, Barnabas Suebu"

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


“TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN”

(Geen Straf Zonder Schuld)

 “TOLONG BEBASKAN ORANGTUA KAMI, BARNABAS SUEBU”

Terpidana Barnabas Suebu (Mantan Gubernur Papua), yang biasa disapa oleh rakyat Papua “Kaka Bas” memilih “DIAM” dalam mengikuti seluruh proses hukum yang telah berjalan bermodalkan sebuah keyakinan bahwa “Kebenaran tidak dapat dibunuh dan kebenaran memiliki kuasa dan kekuatan di dalam dirinya sendiri untuk menyingkapkan Kebenaran itu”.

Seluruh Proses di KPK dan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak menyingkapkan atau menjawab pertanyaan Kaka Bas “APA SALAH SAYA” sesuai dengan bukti hukum.

Untuk mencari keadilan dan kebenaran maka Kaka Bas melaporkan kasus perkaranya kepada Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Selanjutnya APPTHI membentuk MAJELIS EKSAMINASI yang terdiri dari para pakar dan ahli-ahli hukum yang terhimpun dari berbagai Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia, agar dapat mengeksaminasi dan mengkaji secara ilmiah Putusan Perkara atas nama Barnabas Suebu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berrdasarkan hasil eksaminasi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)  menghasilkan 4 kesimpulan  sebagai berikut:

1.    Bahwa dari analisis yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 67/pid.sus/TPK 2015/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 01/PID/TPK/2016/PT.DKI di temukan kelemahan-kelemahan :

a)    Belum dapat dibuktikan unsur kesalahan terdakwa;

b)    Pertimbangan Hukum Hakim lebih berorientasi pada asas legalitas formal; dan kurang menggali pada faktor non hukum dan

c)    Pertimbangan Hukum hakim dalam pemberatan pidana dinilai tidak rasional, sumir dan berlebihan.

2.    Bahwa alasan-alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara No: 67/pid.sus/TPK 2015/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi No: 01/PID/TPK/2016/PT.DKI dinilai lebih berorientasi pada asas legalitas formal; dan kurang menggali pada faktor non hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut kering dari dasar hukum dan pertimbangan hukum. Dengan kata lain, pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, terutama Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang berimbang dan objektif.

 3.    Bahwa dari analisis yang dilakukan, alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Asas Keadilan. Sebab sejak awal dalam Putusan Pengadilan Negeri sudah ada kesalahan fatal. Misalnya kesalahan identitas terdakwa, yang seharusnya nama menjadi agama, seharusnya berakibat Batal Demi Hukum, namun perkara tetap diteruskan dan diputus oleh Majelis Hakim. Alasan-alasan Majelis Hakim kemudian tidak memiliki aspek rasionalitas yang memadai, kedangkalan atas penggalian doktrin, penguraian yurisprudensi atas kasus yang tidak relevan serta fakta-fakta dengan dakwaan yang tidak memiliki rasionalitas membuat Putusan ini berujung pada hilangnya keadilan hukum bagi terdakwa.

 Jika dilihat dari perspektif perilaku hakim, hasil analisis yang dilakukan atas putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 67/pid.sus/TPK 2015/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 01/PID/TPK/2016/PT.DKI menunjukkan adanya indikasi atau dugaan pelanggaran etika hakim yaitu prinsip berperilaku adil (ada indikasi bahwa Asas Praduga Tak Bersalah tidak di terapkan dari awal proses persidangan), prinsip bersikap mandiri (ada indikasi hakim dipengaruhi oleh opini publik), prinsip berdisiplin tinggi (ditemukan beberapa kelemahan dalam putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana terurai dalam laporan ini) dan bersikap profesional (ditemukan minimnya penggunaan teori hukum dan doktrin dalam pertimbangan putusan ini).

Berdasarkan keempat kesimpulan di atas, secara singkat dapat di simpulkan bahwa “KESALAHAN KAKA BAS TIDAK TERBUKTI”  dengan kata lain “KAKA BAS DIHUKUM TANPA KESALAHAN”. Dengan demikian Majelis Hakim telah melanggar KUHAP pasal 191 ayat (1) yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa diputus bebas.” Juncto Pasal 6 ayat(2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang  yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

 Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah melanggar asas hukum pidana yang kita anut yaitu: “TIADA PIDANA, TANPA KESALAHAN” (GEEN STRAF ZONDER SCHULD), Karena itulah PUTUSAN INI TIDAK ADIL. Kaka Bas akan berusia 72 tahun pada tanggal 29 April 2018 dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan medis secara rutin. Kaka Bas sudah dipenjarakan sejak tanggal 27 Februari 2015.  3 tahun dipenjarakan tanpa kesalahan. Karena itu Kaka Bas bertanya: “MASIH ADAKAH TEMPAT BAGI SAYA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DI NEGERI INI ?“

Atas semua uraian di atas, kami menyerukan permohonan ini: “tolong bebaskan orangtua kami, Barnabas Suebu!”



Hari ini: Ronald mengandalkanmu

Ronald Rischardt membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Agung Republik Indonesia: "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tolong Bebaskan Orangtua Kami, Barnabas Suebu"". Bergabunglah dengan Ronald dan 502 pendukung lainnya hari ini.