Dukung Aturan Ex Napi Koruptor Dilarang Nyaleg

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


KPU telah menetapkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Ex Napi Koruptor Dilarang  Mencalonkan sebagai Anggota Legislatif.

Seiring berjalannya waktu, Ada beberapa pihak yang tidak menyetujui akan peraturan tersebut. Termasuk salah satu anggota DPRD Provinsi Jakarta, M. Taufik.

M. Taufik yang juga Mantan Napi Koruptor ini sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung perihal PKPU tersebut. Bahwa dirinya menggugat aturan tersebut agar dirinya bisa mencalonkan dirinya kembali sebagai anggota legislatif.

Selain M. Taufik, ada beberapa kelompok yang juga ikut melakukan gugatan. Semua ini dilakukan demi kepentingan pribadi dan kelompok dalam merebut kursi anggota legislatif. Padahal aturan itu dibuat dengan pokok pemikiran yang sudah final dan tidak dapat diubah kembali.

Pencalonan Ex Napi Koruptor sebagai anggota legislatif ini pun sudah mencederai dari tujuan partai politik itu sendiri.

Penetapan Aturan PKPU No. 20 Tahun 2018 ini adalah sebuah upaya preventif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indonesia butuh pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur dan amanah terhadap rakyatnya.

Maka dengan itu, saya mengajak kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk mendukung Aturan PKPU No. 20 Tahun 2018 ini. Dan meminta kepada MA untuk menolak gugatan atas Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut. Saatnya Indonesia bebas dari korupsi!



Hari ini: Abdul mengandalkanmu

Abdul Muhyi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Agung: Dukung Aturan Ex Napi Koruptor Dilarang Nyaleg". Bergabunglah dengan Abdul dan 20 pendukung lainnya hari ini.