Dukung MA Tunda Uji PKPU Caleg Eks. Napi Koruptor sesuai Putusan MK!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


20 Maret 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim, dalam Perkara No. 93/PUU-XV/2017 yang pada amarnya menyatakan, sepanjang mengenai kata “dihentikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Putusan tersebut, tidak memuat satu pertimbangan hukum-pun terkait kebolehan bagi Mahkamah Agung untuk tetap dapat melakukan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila pasal, ayat, atau bagian dalam undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut tidak sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Setidaknya kini, Mahkamah Agung telah menerima 7 (tujuh) permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang Eks. Napi Koruptor menjadi Caleg, dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai batu uji dalam permohonan PKPU 20/2018 tersebut.

Setidaknya kini, Mahkamah Konstitusi masih melakukan pemeriksaan 10 (sepuluh) permohonan pengujian konstitusionalitas pasal, ayat atau bagian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dalam Perkara No. 48, 49, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 67, dan 71/PUU-XVI/2018).

Akhir-akhir ini, banyak lembaga negara yang meminta agar Mahkamah Agung segera memutus permohoan pengujian PKPU 20/2018, diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan beberapa Menteri dalam Kabinet Kerja.

4 September 2018, Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi, menjelaskan sikap Mahkamah Agung yang tetap menunggu Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan batu uji dalam pengujian PKPU 20/2018.

5 September 2018, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, menjelaskan kebolehan bagi Mahkamah Agung untuk melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pengujian PKPU 20/2018, karena meskipun Mahkamah Konstitusi sedang melakukan pemeriksaan terhadap perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi pasal, ayat, atau bagian yang di-ujikan tidak berkaitan dengan pengujian PKPU 20/2018.

Oleh karenanya, maka Mahkamah Agung haruslah ta’at dan Mahkamah Konstitusi harus konsisten pada Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017.



Hari ini: Muhammad mengandalkanmu

Muhammad Hafidz membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Dukung MA Tunda Uji PKPU Caleg Eks. Napi Koruptor sesuai Putusan MK!!!". Bergabunglah dengan Muhammad dan 12 pendukung lainnya hari ini.