Dukung MA Tunda Uji PKPU Caleg Eks. Napi Koruptor sesuai Putusan MK!!!

Dukung MA Tunda Uji PKPU Caleg Eks. Napi Koruptor sesuai Putusan MK!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!

Muhammad Hafidz memulai petisi ini kepada Mahkamah agung dan mahkamah konstitusi

20 Maret 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim, dalam Perkara No. 93/PUU-XV/2017 yang pada amarnya menyatakan, sepanjang mengenai kata “dihentikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Putusan tersebut, tidak memuat satu pertimbangan hukum-pun terkait kebolehan bagi Mahkamah Agung untuk tetap dapat melakukan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila pasal, ayat, atau bagian dalam undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut tidak sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Setidaknya kini, Mahkamah Agung telah menerima 7 (tujuh) permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang Eks. Napi Koruptor menjadi Caleg, dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai batu uji dalam permohonan PKPU 20/2018 tersebut.

Setidaknya kini, Mahkamah Konstitusi masih melakukan pemeriksaan 10 (sepuluh) permohonan pengujian konstitusionalitas pasal, ayat atau bagian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dalam Perkara No. 48, 49, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 67, dan 71/PUU-XVI/2018).

Akhir-akhir ini, banyak lembaga negara yang meminta agar Mahkamah Agung segera memutus permohoan pengujian PKPU 20/2018, diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan beberapa Menteri dalam Kabinet Kerja.

4 September 2018, Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi, menjelaskan sikap Mahkamah Agung yang tetap menunggu Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan batu uji dalam pengujian PKPU 20/2018.

5 September 2018, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, menjelaskan kebolehan bagi Mahkamah Agung untuk melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pengujian PKPU 20/2018, karena meskipun Mahkamah Konstitusi sedang melakukan pemeriksaan terhadap perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi pasal, ayat, atau bagian yang di-ujikan tidak berkaitan dengan pengujian PKPU 20/2018.

Oleh karenanya, maka Mahkamah Agung haruslah ta’at dan Mahkamah Konstitusi harus konsisten pada Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!