Potong UKT UNY Minimal 50% #UNYBobrok #UKTJatahPreman

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Kampus sedang tidak baik-baik saja!

Setelah polemik premanisme mewarnai Pemilihan Rektor UNY, kini public kampus dipertontonkan dengan regulasi kebijakan yang tak manusiawi. Bagaimana tidak? Dalam kondisi yang serba mendesak seperti pandemic ini, kita dipaksa untuk membayar UKT  secara full tanpa keringanan. Padahal operasional perkuliahan dijalankan secara online, pun bantuan kuota internet bukan berasal dari kampus. Namun, bantuan tersebut didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Lantas kemana UKT yang kita bayarkan? Kemana dana subsidi (BOPTN) yang kita dapatkan dari pemerintah? Apakah dialokasikan kepada jatah preman? Ya, kini UKT tidak lebih dari sekedar “uang jatah preman”. Seolah tidak peduli dengan kesulitan di masa pandemic, yang penting, jatah ini harus terpenuhi. Maka dari itu, penting untuk mempertanyakan hal tersebut, mengingat sampai detik pihak kampus belum merilis data pemasukan, pengeluaran, hingga unit usaha secara transparan. Singkat kata, terdapat problem transparasi yang akut, entah apa yang ditutupi. Menjadi konsekuensi logis jika kita mulai skeptis dan bertanya-tanya.

Di saat yang sama, tertanggal 11 Januari 2021 belum ada satu pun regulasi yang dikeluarkan kampus untuk peringanan UKT. Pun penurunan UKT selama masa pandemic di tahun sebelumnya, harus di evaluasi dan diperbaiki. Mengingat regulasi lampau tidak benar-benar membantu. Berangkat dari itu, kami mencoba melakukan jajak terkait problem UKT yang kita alami bersama.

Untuk itu, kami mahasiswa UNY bersepakat dengan tuntutan :

1.      Pemotongan biaya pembayaran UKT UNY semester genap 2021 minimal 50% tanpa syarat dan pengunduran jangka waktu pembayaran antara 10 – 14 hari.

2.      Transparansi pengelolaan anggaran UKT UNY dimasa pandemi.

3.      Evaluasi dan perbaikan sistem pembelajaran jarak jauh di UNY.

4.      Evaluasi dan perbaikan sistem uang pangkal (UPPA).

5.      Pencegahan dan penyembuhan korban kekerasan seksual di UNY.

6.      Penandatanganan pakta integritas oleh birokrasi.