Kemenangan

Suara Mahasiswa Teruntuk LSPR Lebih Baik

Petisi ini membuat perubahan dengan 319 pendukung!


Cerita ini berawal ketika seluruh mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations Jakarta batch 17 atau angkatan 2013 dikumpulkan di Prof. Dr. Djayusman Auditorium & Performance Hall Campus B LSPR untuk mendengarkan seminar mengenai penulisan skirpsi dan non-skripsi. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat dan membantu kami yang akan segera memasuki tahapan akhir dalam perkuliahan yaitu proses pembuatan tugas akhir. Penjelasan mengenai perihal akademik hingga non akademik kami dapatkan dari sini, mulai dari metode penelitian hingga syarat lain yang dibebankan kepada mahasiswa/i tingkat akhir ini.

Menariknya dari berbagai topik yang dijelakan,  ada 1 topik yang menimbulkan kegelisahan dan perbincangan keras diantara mahasiswa/i yaitu mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Menurut penjelasan yang diberikan dari seorang pembicara dalam seminar tersebut mengatakan bahwa SKPI tersebut telah diatur dan diwajibkan bagi lulusan perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 11 tahun 2014. Sementara hal yang dikatakan wajib tersebut tidak dijumpai di Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Ditambah lagi setelah dicek melalui salinan Permendikbud No. 81 tahun 2014 dan Permendikbud No. 11 tahun 2014  juga tidak ditemui kata-kata yang mewajibkan lulusan Perguruan Tinggi untuk memiliki SKPI. Sementara yang dimaksud SKPI oleh pembicara dalam seminar itu adalah sebuah sertifikat uji kompetensi dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus melalui sebuah ujian kompetensi dengan membayar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Menariknya lagi ketika muncul pertanyaan dari seorang mahasiswa mengenai rincian detail alokasi Rp 1.000.000,- sang pembicara tidak dapat menunjukkan rincian detailnya dan hanya menjawab seadanya.

Meski telah disosialisasikan kepada mahasiswa/i namun faktanya pengambilan kebijakan mengenai SKPI oleh STIKOM LSPR tidak melalui proses pre-sosialisasi maupun diskusi dengan mahasiswa/i terlebih dahulu dengan alasan bahwa ketika sebuah PTS membuat sebuah kebijakan baru tidak perlu mendengarkan pendapat mahasiswanya padahal sudah semestinya "Mahasiswa tidak hanya dianggap sebagai pelanggan yang harus dilayani namun Mahasiswa merupakan pemilik yang harus diajak berembug semata-mata demi kebaikan bersama"

Tidak sampai disitu, sebelum kejadian ini pun ada kebijakan baru mengenai denda telat pembayaran uang kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan seperti biasa, mahasiswa sebagai stakeholders yang jumlahnya paling banyak juga tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Terlebih, tidak ada sosialisasi terbuka maupun pengumuman yang ditempel di mading-mading maupun di sosial media resmi milik kampus tantang adanya kebijakan baru tersebut. Tentu saja masih ada beberapa kejadian lain yang harus segera dicarikan solusinya melalui sebuah diskusi bersama antara stakeholders LSPR.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa LSPR Jakarta memohon dengan segala kerendahan hati kepada Founder and Director STIKOM LSPR, Deputy Director I, Deputy Director II, serta Head of Finance & Accounting untuk ber-audiensi dan menemui perwakilan mahasiswa melalui sebuah forum resmi yang diketahui oleh seluruh civitas akademika yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations Jakarta. Sekali lagi, semata-mata demi LSPR yang lebih baik lagi kedepannya.
 
"Kami yang Mencintai LSPR Sepenuh Hati"



Hari ini: Aliansi Mahasiswa LSPR Jakarta mengandalkanmu

Aliansi Mahasiswa LSPR Jakarta membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Mahasiswa: Suara Mahasiswa Teruntuk LSPR Lebih Baik". Bergabunglah dengan Aliansi Mahasiswa LSPR Jakarta dan 318 pendukung lainnya hari ini.