Tolak Bayar Spp Normal Dimasa Pamdemi Covid-19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


BAUBAU, -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) beramai-ramai mengajukan tuntutan untuk tidak menormalkan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Hal itu didasari kebijakan yang dikeluarkan pihak UM Buton agar seluruh mahasiswa tetap membayar SPP penuh tanpa ada pemotongan sedikitpun.

Kebijakan tersebut sangat merugikan mahasiswa, terlebih di situasi seperti saat ini. Banyak mahasiswa yang SPP-nya masih ditanggung orang tua.

Pandemi COVID-19 diprediksi masih akan lama di Indonesia, itu berimbas pada pekerjaan para orang tua mahasiswa.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan para Ketua BEM untuk menolak biaya SPP normal.

Tak hanya itu, di WhatsApp Grup Beredar gambar yang bertuliskan mogok membayar SPP. Ketua BEM Fakultas Pertanian UM Buton, Rakil, mengatakan, para Ketua BEM sempat rapat bersama dengan pihak UM Buton, namun kesimpulannya, biaya SPP tetap dan tidak ada subsidi pulsa untuk para mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring.

Pihak kampus beralasan bahwa kampus tidak akan mampu untuk membayar gaji dosen apabila ada pemotongan pembayaran biaya SPP.

Namun demikian, Rakil menyampaikan melalui voice WhatsApp, semestinya pihak kampus mempertimbangkan keadaan ekonomi mahasiswa terlebih dahulu.

"Okelah, kalau orang tua mahasiswa tersebut adalah PNS atau dosen. Tapi yang kita pikirkan adalah orang tua mahasiswa yang pekerja harian," ucapnya.

Rakil juga mengatakan agar ada pemotongan SPP minimal Rp 500 ribu.

"Tidak usah memotong setengah, minimal 500 ribu sudah bagus menurut saya," lanjutnya.

Ia juga berharap agar rektor bersama senat kembali rapat dan membahas hal tersebut.

Sementara Ketua BEM Fakultas Teknik, Ansar, sangat menyayangkan pimpinan kampus UM Buton yang ngotot untuk tetap melanjutkan pembayaran SPP penuh.

"Sayang sekali, walaupun kampus meringankan dengan tiga kali angsuran. Tapi, kita tau bersama bahwa sekarang ini fasilitas kampus tidak pernah kita gunakan di masa pandemi ini," ucapnya.

"Pertama, akibat COVID-19 ini, penghasilan turun drastis bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Ini mestinya perlu diperhatikan pimpinan kampus. Kedua, pimpinan Kampus harus bersedia melakukan pemotongan biaya sebagai bentuk kompensasi terhadap hak-hak mahasiswa dalam penggunaan sarana prasarana dan fasilitas kampus yg tidak digunakan pada metode kuliah jarak jauh atau berbasis online," lanjutnya.

Ansar juga mengaku pernah ada pertemuan dengan pihak kampus, tetapi dalam pertemuan tersebut semua perwakilan BEM tidak setuju dengan keputusan rapat.

"Iya pernah ada rapat tapi sebenarnya teman-teman BEM sangat tidak sepakat dengan keputusan Itu namun karena waktu pertemuan Itu pimpinan kampus buru-buru katanya ada keperluan lain sehingga keputusan rapat Itu terkesan buru-buru," ungkapnya.

Lebih lanjut Ansar berharap agar pemangku kebijakan tertinggi di UM Buton terbuka mata hatinya untuk memenuhi tuntutan mahasiswa.

"Karena dengan melihat banyaknya keluhan mahasiswa akibat kebijakan yang tidak pro dengan mahasiswa di tengah masa pandemi ini," tuturnya.

Ketua BEM Fakultas Agama Islam, Ilham, sepakat apabila ada pengurangan SPP, katanya, itu adalah pengganti kuota internet mahasiswa yang harus melakukan kuliah daring.

Lebih lanjut Ilham mengharapkan agar UM Buton bisa menjadi penyelamat pendidikan di tengah pandemi COVID-19.

"Kita tahu bahwa COVID-19 telah memaksa semua masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja. Maka bisa dipastikan perekonomian masyarakat akan turun drastis dan bahkan ada yang tidak memiliki pencarian sama sekali," tuturnya.

Ilham juga mengaku tidak pernah dihubungi pihak kampus untuk duduk bersama membahas permasalahan ini.

"Saya selaku ketua BEM FAI UM Buton belum pernah duduk bersama atau dikonfirmasi oleh pihak rektorat untuk membicarakan terkait masalah-masalah seputar mahasiswa UM Buton," lanjutnya.

Yurfin, Ketua BEM Fakultas Sosial dan Ilmu Politik menyebut kebijakan kampus untuk tetap menormalkan biaya SPP sangat merugikan mahasiswa.

Hal itu tidak setimpal, karena di tahun 2020 fasilitas kampus tidak sepenuhnya dinikmati mahasiswa. Yurfin juga menganalogikan pendapatan orang tua mahasiswa yang bekerja harian.

"Bayangkan orang tua mahasiswa yang pendapatannya harian. Di dalam pandemi ini mungkin bisa jadi pendapatannya hampir tidak ada dan ditambah lagi beban harus membeli kuota internet dan bayar SPP," ucapnya.

"Kampus mestinya mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan mahasiswa, bukan menjadikan kami sebagai sapi perah untuk membayar gaji pegawai dan dosen-dosennya," lanjutnya.

Yurfin juga mengaku pernah mengikuti rapat pembahasan masalah ini bersama pihak kampus UM Buton. Namun Pihak rektorat belum memutuskan apapun.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fajar Kaimudin menulis di Akun Facebooknya, "Kampus itu wadah intelektual. Intelektual itu membijaksanakan bukan menjajah,".

Dari muatan tulisannya jelas mengkritisi kebijakan yang ditetapkan pihak Kampus UM Buton.

"Para mahasiswa tidak menuntut iuran SPP harus gratis. Cukup COVID-19 yang mempersulit, jangan menambah itu dengan cara menjual ilmu kepada kami dan keluarga," kutipan postingan FB Fajar.

Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sosial dan ilmu Politik, WD Rhevi Selviani mengatakan, pembelajaran daring yang ditetapkan pihak kampus masih banyak kekurangannya.Setidaknya ada 10 keluhan yang ia tuturkan kepada Telisik.id, pertama, kendala jaringan dan kuota, kedua, tugas dan deadline sangat mepet dan rata-rata mata kuliah sama. Ketiga, setiap kuliah online dosen lebih memilih memberikan materi atau quis tanpa ada penjelasan yang detail. Kita hanya disuruh baca materi itu terus dikasih tugas. Keempat, Kalau masih sementara kuliah online kadang jaringan loading, apalagi kalau kuliahnya di aplikasi zoom yang menguras banyak kuota. Kelima, Materi yang selalu dikasih dosen kadang saya tidak sepenuhnya paham, jadi mau tidak mau saya harus memperdalam materi itu kembali di google. Keenam, Kalau yang habis paketnya terus tidak bisa kuliah online dianggap alpa. Ketujuh, ada juga dosen yang malas kasih kuliah dengan berbagai alasan. Kedelapan, nilai tanpa ilmu jadi permasalahan. Kesembilan, mata kuliah yang sebagian materinya harus dilaksanakan dalam bentuk praktek malah tidak jadi praktek. Kesepuluh, fasilitas kampus tidak dirasakan oleh mahasiswa, tapi SPP tetap dibayar dengan normal," tulisnya via WhatsApp.

Sementara Dewi Sartika, Plt Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengatakan, SPP penuh sangat membebankan mahasiswa terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat lemahnya perekonomian.

"Sangat disayangkan jikalau pihak kampus hanya mementingkan sepihak tanpa melihat kondisi," jelasnya.

Lebih lanjut Sartika berharap agar pihak kampus merealisasikan tuntutan mahasiswa mengenai pemotongan biaya SPP sebanyak 50%.

"Saya selaku Plt Ketua HMPS-PGSD menuntut potongan SPP sebesar 50% untuk mahasiswa yang statusnya masih aktif sebagai mahasiswa UMB," lanjutnya.

Sartika bahkan menyebut akan mengadakan konferensi pers apabila tidak ditanggapi oleh pihak kampus.

"Kalau kita aksikan tidak memungkinkan, tapi kami akan buat rilis pers saja," tukasnya.

Sumber : TELISIK.ID