MASKER KEADILAN UNTUK KEMENTRIAN AGAMA RI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pandemi Covid-19 ternyata menghambat bidang pendidikan. Perkuliahan yang biasanya terjadi secara langsung, kini harus dilakukan dengan jarak jauh. Sebagian kampus menyesuaikan kegiatan perkuliahannya dengan menggunakan internet. Mahasiswa dan dosen mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan sesi pertemuaan perkuliahan dalam jaringan (daring) atau yang disebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Saat ini, mahasiswa bergantung kepada sambungan internet. Ketika sambungan internet tidak dapat diakses, maka tidak ada pendidikan formal.

UKT Mahasiswa yang setiap tahunnya dibayarkan kepada kampus, sebagai konsekuensi transaksi atas perjanjian administratif dalam pendidikan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Faktanya tidak berarti apa apa saat ini. Hak dan kewajiban mahasiswa dan kampus sedang tidak jelas. Tidak ada kepastian hukum, belum terwujud keadilan hukum.

Kami -Mahasiswa UIN Jakarta- berkewajiban membayar UKT, mengikuti tugas serta ujian dalam perkuliahan, dan mengisi kehadiran sebagai syarat mendapatkan nilai yang bagus. Namun ini tidak selaras dengan hak yang harusnya kami dapatkan, yaitu fasilitas pembelajaran yang layak dan tepat. Secara mandiri harus menambal duit paket data untuk tetap melanjutkan perkuliahan dan mendapatkan nilai bagus. Tidak hanya sekali pertemuan, bisa lebih dari 12 kali pertemuan dalam satu semester. Ini baru satu mata kuliah. Ada sekitar sembilan mata kuliah lagi yang harus kami sesuaikan dengan keadaan paket data kami.

Kami membeli paket data dengan menggunakan uang. Uang ini berasal dari orang tua yang juga mendapatkan potongan gaji dari kantor dan harus memberikan kami makan 24 jam. Hutang keluarga harus dilunaskan. Perekonomian nasional tidak berjalan secara normal.

Sedangkan kami sudah memberikan uang kepada kampus. Kampus tidak mendukung dan memberikan kami fasilitas untuk tetap berkuliah dan mendapatkan nilai bagus. Kampus tidak hadir. Kami tidak mendapatkan hak. Kami sedang menuju jurang kebodohan.

UIN Jakarta merupakan kampus negeri yang bernaung di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Segala kebijakan kampus merupakan hasil dari konsultasi, koordinasi, dan intruksi dari Kemenag RI. Beberapa waktu lalu, Jajaran Rektorat dan Dekanat UIN Jakarta menyampaikan permasalahan ini kepada Kemenag. Kemenag RI merespon sedemikan indah dengan Surat Edaran yang disampaikannya. Kami diberi harapan oleh Kemenag RI. Namun saat ini, tidak ada jawaban atas masalah kita. Keputusan Kemenag RI dan Rektor UIN Jakarta belum bisa menanggulangi permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa.

Surat kabar beredar, Kemenag membatalkan janji janji manisnya. Tidak ada diskon 10%, tidak ada pemotongan UKT, tidak ada akses daring secara gratis, dan tidak ada solusi atas masalah ini. Akhirnya, banyak mahasiswa UIN Jakarta yang kecewa dengan edaran tersebut.

Kami mendukung seluruh gerakan mahasiswa yang menuntut agar hak-haknya terpenuhi. Maka dengan ini kami menyampaikan tuntutan secara terbuka kepada UIN Jakarta dan Kementerian Agama RI.
1. Menuntut Rektor UIN Jakarta secara inisiatif dan cepat melakukan kebijakan free access online dengan mengkonsolidasikan ke seluruh provider yang ada di Indonesia.
2. Menuntut Kementerian Agama RI membentuk panduan tetap dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan ekonomi mahasiswa di PTKIN Se-Indonesia
3. Menuntut Rektor UIN Jakarta dan Kementerian Agama RI membuat kebijakan peniadaan UKT pada semester ganjil (TA 2020/2021).