Menolak Aklamasi pada Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Riau

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Demokrasi berasal dari kata dmos dan kratos. dmos berarti rakyat, sedangkan kratos memiliki makna kekuasaan. Demokrasi bisa disimpulkan sebagai kekuasaan rakyat. Kampus sebagai miniatur dari masyarakat juga memiliki pesta demokrasi sendiri, yaitu pemilihan ketua dan wakil BEM, hingga jabatan Dema atau DPM. Dalam pemilihan ketua lembaga politik kampus ini, setiap mahasiswa memiliki hak pilih yang dapat digunakan untuk menentukan siapa yang akan menempati jabatan pada lembaga politik kampus tersebut.

Universitas Riau, sebagai universitas jantung hati masyarakat Riau beberapa tahun belakangan cenderung melupakan hak pilih tersebut. Hal ini terlihat dari pemilihan raya beberapa tahun belakangan ditutup dengan keputusan aklamasi yang diputuskan PPRU maupun PPRF.

Fakultas Hukum Universitas Riau sebagai garda depan pengkajian ilmu hukum di Univeritas Riau dengan visi "Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dalam Bidang Ilmu Hukum Berdasarkan Budaya Melayu di Asia Tenggara Tahun 2035" juga ikut serta didalam pesta "aklamasi" yang dilakukan banyak lembaga yang ada di Universitas Riau setidaknya 2 tahun belakangan. Terakhir, beberapa hari lalu, nuansa aklamasi terasa ketika salah satu paslon Cagub-Cawagub yang berkasnya dianggap tidak absah karena pada verifikasi berkas Surat Aktif Organisasi diminta untuk melampirkan berkas SK kelembagaan, namun dalam peraturan yang berlaku hal tersebut tidak disebutkan sebagai salah satu syarat pencalonan. Kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu alasan dilakukannya pengguguran terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mahasiswa tersebut.

Hal ini amat disayangkan oleh banyak pihak, dalam hal ini secara khusus bagi pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, maupun mahasiswa secara umum. Aklamasi yang dilakukan terlihat terlalu dipaksakan, melihat bagaimana kondisi di lapangan sejak Sabtu, 24 Oktober 2020 ada keributan yang terjadi karena tidak ada titik temu antara Paslon tersebut dengan PPRF dalam hal ini juga didukung keputusan aklamasi oleh steering committe. Pembicaraan di tingkat pimpinan fakultas juga sudah dilakukan pada Selasa, 27 Oktober 2020 namun sebelum mediasi itu dilakukan pihak PPRF sudah mempublikasikan terpilihnya satu pasangan calon secara aklamasi.

Pesta demokrasi yang harusnya dirayakan setiap mahasiswa dijengkali begitu saja dengan keputusan sepihak PPRF dan steering committe tanpa mendengarkan aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan baik untuk dilakukan pemilihan langsung tanpa upaya penjegalan pada satu atau beberapa golongan.

Petisi ini akan digunakan untuk mengukur kuantitas aspirasi mahasiswa dalam pemilihan raya Fakultas Hukum Universitas Riau untuk kemudian ditindaklanjuti pihak yang berwenang dalam hal ini pimpinan fakultas. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai refleksi pada pemilihan raya Fakultas Hukum Universitas Riau dimasa yang akan datang.

Bantu tanda tangani petisi untuk pemilihan raya yang berkualitas dan adil bagi semua golongan mahasiswa.