NEGARA MENJAMIN PARA AHLI WARIS DALAM PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI WAFAT ?

0 have signed. Let’s get to 200!


Bila kita membaca berita online tentang Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 148 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439H/2018M ditemukan beberapa pernyataan dari Bapak Nizar sebagai berikut :
1. “Dulu kalau sudah ada yang antri bertahun-tahun untuk berangkat, lalu tiba-tiba meninggal dunia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Mulai tahun ini, kalau sudah masuk estimasi keberangkatan kemudian wafat boleh digantikan oleh ahli waris”,
2. “Kebijakan ini diambil dalam rangka mewujudkan keadilan, karena ada yang sudah lama menunggu lalu tiba-tiba wafat tidak bisa digantikan oleh siapapun”

lihat : http://www.kabarmakkah.com/2018/03/mulai-tahun-ini-calon-jamaah-haji-yang-meninggal-dunia-bisa-digantikan-ahli-waris.html

Aturan KEPDIRJEN KEMENAG RI diatas sengaja tidak disampaikan dengan utuh kepada Publik agar tidak ada protes oleh Para Ahli Waris. Ada poin dalam kebijakan tersebut yang bertentangan dengan asas keadilan dan Negara terkesan tidak menjamin keberlangsungan ibadah haji yang merupakan rukun islam kelima yang WAJIB dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Poin yang tidak disampaikan bahwa Pelimpahan nomor porsi jema’ah haji wafat, hanya dapat dilakukan satu kali pelimpahan. Sudah tentu poin ini sangat merugikan bagi Para Ahli Waris. Begitu jelas bahwa Negara membatasi Penggantian Ahli Waris dalam urusan nomor porsi Jemaah haji wafat yang seharusnya masih bisa digantikan oleh Ahli Waris yang lain bila Ahli Waris yang menggantikan juga wafat sebelum memasuki asrama haji.

Untuk itu, Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia mengajak para ahli waris agar menandatangani petisi ini, agar Negara memberikan JAMINAN ke Badal-an Haji kepada Warga Negara, bukan membatasi Penggantian Ahli Waris dalam Pelimpahan Nomor Porsi Jema'ah Haji Wafat, termasuk mendesak KEMENAG RI agar merubah kebijakan KEPDIRJEN tersebut untuk seterusnya.