Aktivis Lingkungan Deddy Febrianto Holo di kriminalisasi

Aktivis Lingkungan Deddy Febrianto Holo di kriminalisasi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Deddy, GBY, dan Kawadak

Seperti biasa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Akan terus menjebak setiap orang pengguna media sosial yg siapa saja memosting dengan menyinggung orang perseorangan dengan makna yg bisa digeser ke ranah pencemaran nama baik.
Tidak ada batas paling tepat untuk level delik pencemaran nama baik dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrormasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sejak diundangkan, muncul gelombang besar masyarakat dipidana lewat status-status di media sosial yg dinilai sebagai delik.
Ada banyak pasal yg dinilai "Pasal karet" yg menimbul banyak skali aktivis dan masyarakat pengguna media sosial terjebak dipidana akibat dari postingan2 yg dinilai mencemarkan nama baik, bahasa pencemaran nama baik orang perseorangan sangat luas maknanya, sehingga sangat gampang postingan2 yg bermakna ganda "dipaksakan" menjadi delik pencemaran nama baik.

Deddy dipidana akibat postingannya pada tahun 2016 yg lalu memprotes PT.Ade Agro Industri (AAI) yg diterlantarkan, PT.AAI adalah perusahan pabrik kapas yg sudah kolaps.
Sejak pembebasan lahan sampai pada produksinya, banyak janji tidak terpenuhi dan banyak warga melakukan penolakan, selain itu pengelolaannya tidak transparan dan diduga memiliki kasus kredit macet bersama Bank NTT dan hutang di gabungan kelompok tani (Gapoktan), PT.AAI hingga hari ini tidak lagi beroperasi dengan alasan yg tidak diketahui dan meninggalkan banyak jejak hitam.

https://www.kriminal.co/2017/12/31/kasus-bank-ntt-sumba-timur-lahan-pt-ade-agro-industri-tidak-punya-apht-dan-skmht/

Deddy melakukan advokasi atas nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eksekutif Daerah NTT)
Ditugaskan untuk mencaritahu kasus-kasus pembebasan lahan dan penelantaran lahan berHGU tersebut.
Setelah mendapatkan hasil advokasi tersebut diduga ada kongkalikong pejabat pengambil keputusan dalam proyek pembebasan lahan, dan juga ada dugaan beberapa persen pemilik saham adalah pejabat-pejabat publik, dari situlah awal mula Deddy memediakan temuannya.

Berikut postingan Deddy lewat account Facebooknya, "Dimana keberpihakan GBY-ULP soal PT.Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan Kawadak?"
Kurang lebih postingannya seperti itu.

Postingan Deddy dinilai merugikan nama baik bupati Gidion Mbiliyora, sekalipun dalam postingan deddy mencantumkan nama dua orang yaitu Gidion Mbiliyora selaku bupati dan Umbu Lili Pekuwali selaku wakil bupati, GBY-ULP adalah sebuah lagline/penamaan pimpinan daerah Sumba Timur masa bakti 2015-2020.

Adapun hal yg dipersoalkan bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora adalah pertanyaan Deddy soal "Apakah Masih senang Mendapatkan Kawadak?"
Kalimat kawadak bagi GBY adalah "Uang" atau tuduhan korupsi dari seorang Deddy terhadap dirinya, sehingga itulah beliau mengadukan ke pihak kepolisan Polres Sumba Timur.
Dalam posisinya Deddy mempertanyakan 2 persoalan, Soal pencabutan HGU dan Soal "Kawadak" dalam 1 postingan.
Tidak berselang lama, laporan GBY langsung disidangkan di PN Waingapu dengan terdakwa tunggal Deddy Febrianto Holo.

Perdebatan kata "Kawadak" menimbulkan banyak tanya, bagi Deddy Ia tidak bermaksud seperti yg disangkakakan, kata kawadak baginya adalah sebuah "Penghargaan/Pujian" sedangkan persangkaan terhadap Deddy adalah tuduhan korupsi "uang" terhadap seorang bupati.

Sidang berjalan dengan menghadirkan saksi, Pihak pelapor menghadirkan salah seorang saksi ahli bahasa Sumba Timur atas nama Frans Wora Hebi, Frans Wora Hebi adalah seorang wartawan dan guru yg dinilai dapat bersaksi untuk mengartikukasikan kata "Kawadak" dalam persidangan saksi ahli.
Sekalipun yang bersangkutan "Tidak menunjukan bukti" sebagai ahli bahasa Sumba Timur dalam persidangan tersebut, namun hakim tetap melanjutkan persidangan.

Frans Wora Hebi mengartikan kata "Kawadak" adalah uang dengan tidak merujuk pada literatur apapun.
Kesaksian Frans Wora Hebi menjadi sebuah rujukan tunggal hakim Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Persidangan lain, lewat kuasa hukum Deddy menunjukan sebuah kamus Kambera-Indonesia penulis Oemboe Haramburu Kapita (Oe H Kapita) yang mengartikulasikan kata "Kawadak" adalah sebuah "Persembahan dan/atau Pujian"
Persembahan dan/atau pujian memiliki sebuah makna ganda yg bisa ya dan bisa tidak menjadi sebuah delik dalam persoalan hukum pencemaran nama baik Deddy VS Gidion Mbiloyora, namun harus perlu digarisbawahi bahwa hukum tidak dapat bermain di ruang abu-abu.
Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak memiliki batas tetap, bahkan terkesan sangat longgar.

Dalil Deddy melalui kuasa hukum dan kesaksiannya menunjukan arti Kawadak dalam kamus tersebut, namun hakim tidak dapat mempertimbangkan dan tidak menjadikan sebuah acuan dalam pengambilan keputusan, sekalipun kamus Oe H Kapita dibahas dan dilampirkan dalam berkas perkara Deddy.
Dalam hal ini keputusan hakim harus dianggap benar, "Res Judicata Pro Veritate Habetur".
Sekalipun kebenarannya cacat

Di ujung perdebatan, Keputusan kasasi Deddy Nomor 1948 K/Pid.sus/2018 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Deddy dikenakan Pertama pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008, Juncto Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dan kedua Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Deddy dijatuhi pidana penjara 4 (Empat) bulan dan pidana denda sebesar seratus juta rupiah, dan apa bila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (Dua) bulan.

Hakim Agung yg memeriksa kasus Deddy menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu dan Pengadilan Tinggi Kupang, Kejaksaan mengeksekusi putusan kasasi tersebut.

Apa langkah Deddy selanjutnya, Deddy hanya perlu berlibur sebentar saja dari berbagai hiruk pikuk jagat maya, Apakah Deddy harus melakukan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), tentu Deddy mau saja karena ia merasa tidak puas dengan keputusan hakim, sekalipun Deddy harus menjalankan dulu masa hukumannya sampai selesai.

#DFHPejuangLingkungan
#DFHberlibur
#SaveKawadak