Tolak Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih, khawatir digunakan pelanggaran pemilu

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak main-main dalam mendata daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Pilpres maupun pilgub Kali ini, terkait hak pilih Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

Memang pada dasarnya jika kita mengacu pada pasal 28 huruf D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama.

Pasal 57 UU Pilkada menyatakan, salah satu persyaratan Warga Negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”.

Memang Dalam pandangan saya, ketentuan ini akan sangat berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan,akan tetapi Dikatakan dalam ketentuan umum, Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Saya berpendapat bahwa penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan (hubungan) hukum, sehingga tindakannya tidak dapat dimintai tanggung jawab (pertanggungjawaban). Hubungan hukum pada dasarnya adalah hubungan pertanggungjawaban.

Padahal dalam hukum, perlakuan terhadap disability mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur, yaitu dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum

Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, disability mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas (dokter) bahwa yang bersangkutan pada Hari-H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih

Saya khawatir suara orang gila itu akan menjadi sia-sia karena belum memiliki kesadaran penuh untuk datang ke TPS untuk memilih, atau justru dimanfaatkan oleh paslon tertentu,Misalnya hak mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang memengaruhi mereka atau kalau ada keluarga yang mendampingi mereka, bisa saja pilihannya diarahkan kepada salah satu paslon tertentu dengan tanpa kesadaran diri sendiri hak si pemilih..

Jadi tolong di kaji dan kesiapan suatu badan penyelenggara secara akuntabel untuk melangkah dan menjadikan suatu kewajiban/hak si penyandang disability tersebut..

saat ini TOLAK/DIKAJI ulang,untuk orang yg mempunyai riwayat kategori gangguan disability tersebut hingga adanya suatu badan yang akuntabel mengatur hak dan termonitoring hingga bisa di katakan layak untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan baik pilgub maupun pilpres..

Salam untuk indonesia bersih jujur dan damai



Hari ini: Aguschionk mengandalkanmu

Aguschionk Aguschionk membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "KPU: Tolak Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih, khawatir digunakan pelanggaran pemilu". Bergabunglah dengan Aguschionk dan 31 pendukung lainnya hari ini.