MELAWAN NEO OTORITARIAN DAN KECURANGAN JOKOWI DALAM PILPRES 2019

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Tak bisa dipungkiri dinamika politik Indonesia belakangan ini semakin kua terpolarisasi, tidak hanya ditatanan elit politik Indonesia tapi menjangkau luas hingga ke seluruh pelosok negeri ini sehingga menjadi “sorotan khusus” masyarakat Internasional. Hal tersebut dipicu masyarakat dipertontonkannya secara telanjang begitu maraknya tindak pidana Pemilu dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada penyelenggaraan Pilpres 2019. Dimulai dari permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mejadi masalah klasik dalam pagelaran Pemilu di Indonesia pun kembali terjadi pada Pemilu 2019, dimana terjadi kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti dugaan 17,5 juta karena memiliki kesamaan tanggal lahir. Jika diurai, dari 17,5 juta DPT sebanyak 9,81 juta orang memiliki tanggal lahir 1 Juli, 5,37 juta orang bertanggal lahir 31 Desember, dan 2,36 juta orang lainnya mempunyai tanggal lahir 1 Januari. Nama-nama dengan tanggal lahir yang sama ini juga sudah terdaftar di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pulau Jawa. Data BPN Prabowo Sandi menyebutkan sebanyak 19.427 TPS menampung DPT yang memiliki tanggal lahir yang sama.

Permasalahan selanjutnya adalah KPU RI sebagai penyelenggara pagelaran Pemilu 2019 mengambil keputusan menggunakan kotak suara yang terbuat dari karton kedap air kontras dengan kotak suara Pemilu 2014 yang terbuat dari alumunium dengan pertimbangan faktor biaya produksi yang lebih murah, distribusi dan proses penyimpanan kotak suara pasca pemilihan. Seyogyanya dalam pengambilan keputusan KPU RI juga mempertimbangan faktor keamanan kotak suara baik pra pencoblosan hingga pasca pencoblosan, karena di kotak suara itulah simbol kedaulatan suara rakyat dititipkan kepada KPU, alhasil terbukti sebelum hari pencoblosan ribuan kotak suara yang diklaim KPU RI “kedap air” itu dibeberapa tempat rusak dan tidak bisa dipakai karena banjir dan terendam lumpur seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Boyolali, Kabupaten Bogor, Bali dan daerah lainnya.   

Selain itu, dugaan pelanggaran kampanye dan kriminalisasi tim dan pendukung paslon 02 pun begitu masif dilakukan oleh sang petahana. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Presiden yang hendak kembali maju menjadi Calon Presiden tak perlu mengambil cuti tentu sangat menguntungkan salah satu kontestan dalam hal ini Jokowi sebagai petahana dan akan memunculkan dampak yang sangat buruk bagi kualitas demokrasi di Indonesia, misalnya terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest), penyalahgunaan jabatan (abuse of power) seperti mobilisasi menteri – menteri Kabinet “Indonesia Kerja” dan Kepala Daerah menjadi Juru Kampanye dan tim pemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin yang tentu akan terjadi upaya pengkondisiian penggiringan dan penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya dan instrumen Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat, Kepala Desa/Lurah dan menjadi bias antara kerja Presiden dan kampanye calon presiden yang menggunakan anggaran APBN dan kegiatan BUMN untuk mendukung kerja sekaligus kampanye calon presiden dari petahana tersebut tidak bisa di hindari dari sikap yang tidak gentle yang diambil oleh Jokowi. Berbeda sekali dengan SBY yang pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2009 sebagai calon petahana pada saat ini SBY mengajukan izin cuti untuk berkampanye dan terjadi lagi pada Pileg dan Pilpres 2014, SBY pun mengajukan cuti pada kampanye Partai Demokrat.

Kedua, polemik 1 juta amplop “serangan fajar” cap jempol yang menyeret Nusron Wahid politisi partai Golkar sekaligus Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar yang akan disebar untuk pemenangan Pileg dan Pilpres di wilayah Jawa Tengah meliputi Kudus, Jepara dan Demak yang sedang diselidiki oleh pihak KPK hingga hari ini.

Ketiga, kriminalisasi dan persekusi tokoh – tokoh yang lantang bersuara mengkritik kepemimpinan dan kebijakan rezim yang berkuasa hingga tim dan pendukung paslon 02 sepertinya menjadi jurus selanjutnya dalam upaya mematahkan gelora dan militansi perjuangan melawan rezim neo otoritarian Jokowi, seperti Amien Rais, Neno Warisman, Buni Yani, Sri Bintang Pamungkas, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Ust. Bachtiar Nasir, Ust. Slamet Ma’arif, anak dari Ir. Soekarno sang proklamator Indonesia Rachmawati Soekarnoputri, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Ahmad Dani, Lieus Sungkharisma dan masih banyak deretan tokoh lainnya yang menjadi korban kriminalisasi dan persekusi dengan berbagai macam modus, delik hukum dan pasal karet, mulai dari pencemaran nama baik, pencucian uang, ujaran kebencian hingga tuduhan makar. Namun sebaliknya orang yang menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi luput dari penegakan hukum seperti kasus pidato ujaran kebencian Victor Laiskodat politisi Nasdem yang membuat kontroversi mengaitkan sejumlah partai politik seperti Gerindra, Demokrat dan PKS sebagai pendukung khilafah yang diberhentikan kasusnya oleh Bareskrim Mabes Polri dan pidato makian Seno Samodro politisi PDIP yang juga Bupati Boyolali kepada Prabowo Subianto dengan mengucapkan secara sadar dan jelas “Prabowo Asu” yang diproses begitu lambat dan terkesan “masuk angin” menjadi deretan buruk penegakan hukum di rezim Jokowi. Hukum hanya untuk lawan bukan untuk kawan mungkin sinyal itu yang ingin disampaikan pemerintah kepada orang - orang yang lantang yang melawan kekuasaan.

Pada hari pencoblosan dan pasca pencoblosan pun tindak pidana Pemilu dan kecurangan pun semakin masif terjadi tidak hanya di Indonesia tapi terjadi di pelaksanaan Pemilu di luar negeri, dengan terbongkarnya ratusan ribu surat suara yang tercoblos di Malaysia yang menguntungkan salah satu calon legislatif dari Partai Nasdem Davin Kirana anak dari Rusdi Kirana yang tak lain ayah dan Duta Besar Indonesia di Malaysia dan pasangan calon Presiden 01 Jokowi – Ma’ruf yang diduga melibatkan “lingkaran kekuasaan” dengan petugas Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Malaysia membuat heboh seluruh pelosok Indonesia hingga menjadi sorotan internasional. Ternyata tercoblosnya surat suara tidak hanya terjadi di luar negeri, di Indonesia pun terpantau terjadi tercoblosnya surat suara yang melibatkan petugas KPPS seperti di Boyolali, Banyumas, Bangkalan, Sampang, Tapanuli Tengah, Bogor, Banten, Banjarmasin, Maluku Utara, Bekasi, Maluku Tenggara, Brebes, Surabaya, Palembang, Kalimantan Tengah, Gowa dan masih banyak daerah lainnya. Selanjutnya banyak juga ditemukan kasus petugas KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon 01 Jokowi – Ma’ruf Amin, hilangnya 242 surat suara Pilpres di Purwakarta sebelum proses pemungutan suara, hilangnya kotak suara Pilpres di Kota Cirebon, perusakan 21 kotak suara Pilpres yang tersimpan di gudang logistik PPK/Kecamatan Patikraja Banyumas. Terlebih lagi Bawaslu RI merilis informasi pada tanggal 20 April 2019 mencatat ada 6,7 juta pemilih yang tak dapat formulir C6 sehingga banyak Warga Negara Indonesia yang terdaftar di DPT dan mempunyai hak untuk menyoblos tidak dapat berpartisipasi aktif menyumbangkan suara pada Pemilu 2019.

Pada proses penghitungan rekapitulasi suara khususnya di tingkatan kecamatan/PPK pun banyak terjadi dugaan tindak pidana Pemilu dan kecurangan seperti terjadinya pembakaran surat suara di distrik Tiginambut Puncak Jaya Papua, di Jambi dilakukan oleh Caleg dari Partai PDIP dan terbakarnya gudang penyimpanan logistik KPU di Pesisir Selatan Sumatera Barat yang menghanguskan 785 Kotak Suara, pencurian formulir C1 Pilpres di lokasi penyimpanan logistik Pemilu di Medan Denai Sumatera Utara.  

Terakhir, dugaan kecurangan yang paling masif dan brutal  pada Pemilu kali ini adalah dipertontonkan kesalahan entry data hasil C1 Pilpres pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU yang ditampilkan di laman publikasi resmi KPU RI https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ tercatat diduga ada 73.715 kasus salah entry data yang dilakukan oleh petugas input SITUNG KPU. Walaupun KPU RI dalam berbagai kesempatan memberikan informasi bahwa salah input entry data hanyalah murni kesalahan human error dalam input data di SITUNG KPU, namun tetap saja masyarakat luas memiliki penilaian sendiri bahwa kasus salah input SITUNG KPU itu bukan murni human error melainkan human order  yang menguntungkan pasangan calon 01 Jokowo – Ma’ruf Amin.

 

PERINGATAN – Widji Thukul

Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato

Kita harus berhati – hati

Barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik – bisik

Ketika membicarakan masalahnya sendiri

Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Bila rakyat berani mengeluh

Itu artinya sudah gawat

Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah  kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang

Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

Dituduh subversif dan mengganggu keamanan

Maka hanya ada satu kata :  LAWAN !!!!