KPU Papua dan Papua Barat: Wujudkan Pilkada 2020 Bebas Mahkota Cendrawasih Asli

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sejak pertama kali sa lihat tarian burung Cendrawasih, sa tidak hanya terpesona, tapi juga kagum. Lihat keindahannya, gemulai tariannya, dengar suaranya, jujur sa bangga sekali sebagai orang Papua.

Tapi, saat pesta demokrasi pemilihan umum bangkai burung cendrawasih justru menghiasi kepala para politisi atau calon kepala daerah. Sangat disayangkan atribut politik malah disandingkan dengan mahkota burung yang statusnya hampir punah.

Sebenarnya aturan di para – para adat Papua jelas menyatakan kalau mahkota Cendrawasih seharusnya hanya dipakai oleh ketua – ketua adat dan kepala suku atau saat upacara adat yang sakral.

Tahun 2017 juga sudah ada Surat Edaran Gubernur Nomor 660.1/6501/SET tentang pelarangan penggunaan mahkota Cendrawasih yang asli. Ada juga Surat Edaran KLHK Nomor SE.4/Menlhk/KSDAE/KSA.2/5/2018 agar para pemimpin daerah dan lembaga negara menghimbau masyarakat dan seluruh jajaran lembaganya untuk tidak memakai aksesoris burung Cendrawasih.

Tapi nyatanya penggunaan mahkota cendrawasih masih kerap terjadi. 

Burung Cendrawasih bukan sebatas benda budaya namun identitas asli kitorang Papua yang harus dilestarikan. Caranya jelas bukan dengan memamerkan bangkainya di atas kepala. 

Ayo kita bersama minta KPU Papua dan Papua Barat wujudkan PILKADA 2020 nanti bebas dari mahkota cendrawasih asli. Calon pemimpin Daerah apapun bendera partainya harus sepakat untuk bantu menyuarakan upaya perlindungan Cendrawasih!  

Biar kitong pu adik – adik/ anak cucu paham bahwa bagian tubuh burung cendrawasih bukan untuk dipergunakan secara bebas. Dengan kitong  lestarikan burung surga kebanggaan kita, berarti kitong junjung tinggi aturan adat di kitong pu tanah.


#PilkadaBebasCendrawasih

Blandina Isabella Patty