Selamatkan Rakata Institute dari Sanksi Dewan Etik KPU Lampung

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Ini kejadian pertama kali di Indonesia bahwa KPU membentuk dewan etik hanya untuk menyidang sebuah hasil survei. Kita tak seharusnya membanggakan hal ini tapi sebaliknya harus berpikir lebih dalam jangan-jangan memang KPU Lampung tak memahami aturan-aturan yang ada.

Survei prapemilihan sangatlah berbeda dengan hitung cepat atau quick count. Hasil survei bersifat dinamis dan fluktuatif, sedangkan hasil hitung cepat bersifat statis dan final.

Hasil survei belum bisa dibandingkan dengan data siapa pun (kecuali KPU Lampung punya data juga). Hanya hasil hitung cepat yang bisa dibandingkan dengan hasil rekap pleno KPU, sehingga jika sebuah lembaga merilis hasil hitung cepat berbeda dengan rekap KPU maka inilah yang bisa dinilai dan dievaluasi. Itu pun belum tentu lembaga surveinya yang salah, di beberapa pemilihan bahkan hasil yang berbeda ini bisa jadi evaluasi bagi penyelenggara apakah mereka jujur dan adil dalam bekerja. Nah dari titik inilah sebuah Dewan Etik bisa dibentuk untuk mengevaluasi lembaga survei yang hasil hitung cepatnya meleset dan berbeda dari hasil akhir KPU. Itu pun jika lembaga survei tersebut tak memiliki asosiasi, jika punya maka kembalikan ke asosiasi yang akan mengevaluasinya.

Jadi pembentukan Dewan Etik saat ini masih sangat prematur dan relatif belum perlu serta menghamburkan dana negara untuk hal yang tidak penting. Jika ada 10 lembaga survei merilis hasilnya dan selalu ada komplain lalu KPU tak memilah laporan masyarakat yang masuk maka akan habis energi KPU hanya untuk mengurusi hal ini. Sekali lagi, ini baru sebatas hasil survei lho.

Pembentukan Dewan Etik yang prematur tentu akan menghasilkan keputusan yang bisa berakibat fatal. Ini preseden buruk yang akan mematikan pegiat riset dan keilmuan, serta menutup celah partisipasi masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Semoga tidak terjadi di wilayah lainnya di Indonesia. Tentu ini akan menjadi sorotan bagi KPU-KPU se-Indonesia dan juga DKPP RI.

Rakata bisa saja 'dibunuh' oleh KPU Lampung. Lalu siapa pihak paling akan dirugikan dalam 'pembunuhan berencana' ini? Rakyat. Ya, seluruh masyarakat Lampung yang selama ini selalu menantikan data pembanding dari Rakata atas sebuah proses pemilihan. Rakata memiliki 'track record' 100% Quick Count tak pernah meleset dan sejak 2008 selalu menjadi mitra KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung, serta di luar Lampung.

Pertanyaannya: siapakah yang bisa mengontrol penyelenggara dan menjamin mereka bekerja dengan independen dan tidak curang? Ya, lembaga survei/hitung cepat menjadi salah satu yang bisa diandalkan dan teruji selama ini. Jika penyelenggara ingin 'memberangus' Rakata maka bisa jadi indikasi kuat bahwa mereka tak siap dikawal dalam penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil.

Kemarin Dewan Etik sudah bersidang untuk kedua kalinya dan Senin 14 Mei pekan depan (tak lama lagi) mereka akan memutuskan sebuah sanksi untuk Rakata. Selamatkan Rakata! Mohon bantu kami agar KPU Lampung tak memberi sanksi agar kami tetap bisa melakukan survei dan hitung cepat (quick count) serta mengawal proses demokrasi di Provinsi Lampung.

"Salam Lampung Damai"
Eko Kuswanto
Rakata Institute



Hari ini: Eko mengandalkanmu

Eko Kuswanto membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "KPU Lampung: Selamatkan Rakata Institute dari Sanksi Dewan Etik KPU Lampung". Bergabunglah dengan Eko dan 3.021 pendukung lainnya hari ini.