Petition update

Ketua KPU, Komisioner dan Sejumlah Calon Kepala Daerah Positif Covid19

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat
Indonesia

Sep 25, 2020 — 

Halo Sahabat Pendukung Petisi Pilkada Sehat,

Kabar buruk baru saja kita dengar. Bapak Arief Budiman selaku ketua KPU kini positif Covid19. Berdasarkan keterangan Beliau di media, Beliau kini sedang melakukan karantina mandiri dan berupaya tetap bekerja dari rumah. 

Selain Ketua KPU, sejumlah komisioner dan belasan bakal calon kepala daerah juga dilaporkan positif Covid19. Pilkada baru di tahap awal, tapi sudah banyak yang positif Covid19. Gimana kedepannya nanti?

Dulu, penundaan pemungutan suara dari September ke Desember diputuskan oleh KPU melalui persetujuan pemerintah dan DPR.

Dalam Pasal 201A UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang perubahan UU Pilkada, penundaan tahapan pilkada dapat dilakukan kembali karena pemungutan suara tidak bisa digelar pada Desember lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir.

Namun, kalimat belum berakhir yang diatur dalam ketentuan Pasal 201A ayat (3) UU 6/2020 menjadi tidak terukur saat ini.

Semestinya KPU menyusun Peraturan KPU khusus yang menerjemahkan indikator atau parameter tahapan pilkada bisa ditunda atau dilanjutkan terkait keberadaan Pasal 120, 122A, dan 201A UU 6/2020.

KPU mempertimbangkan surat Ketua Gugus Tugas pada Mei lalu, yang menyatakan tahapan Pilkada 2020 bisa dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 dengan syarat setiap pihak harus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini mengingat kondisi pandemi belum jelas waktu berakhirnya.

Maka untuk kembali menunda mestinya juga bisa menggunakan data kasus infeksi yang dirilis oleh Satgas. Apalagi kondisi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pilkada diputuskan dilanjutkan pada 27 Mei lalu. 

Jika dilihat di lapangan pun, selama proses pilkada sudah ada ratusan pelanggaran protokol kesehatan oleh aktor politik maupun masyarakat. Melihat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan dan tingginya angka positif Covid19 harian, sudah sebaiknya Pilkada ditunda dulu. 

Keputusan politik untuk menunda pilkada bukan berarti tidak berlandaskan hukum. Justru kondisi objektif hari ini membuat logis jika keputusan penundaan pilkada dibuat oleh KPU, pemerintah, dan DPR sesuai ketentuan Pasal 201A ayat (3) UU 6/2020 Pilkada Serentak.

Keputusan politik di sini mengacu pada ketentuan yang ada di dalam mekanisme penundaan pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan persetujuan bersama KPU, Pemerintah, dan DPR. 

Lagi-lagi keselamatan dan kesehatan masyarakat dan setiap orang yang terlibat dalam pilkada haruslah yang utama. Dukung dan sebar terus petisi ya. 

Salam, 

Koalisi Pilkada Sehat


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.