Petition update

243 Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pilkada Jadi Klaster Covid19?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat
Indonesia

Sep 9, 2020 — 

Halo Sahabat Pendukung Petisi Pilkada Sehat,

Tahapan pendaftaran Pilkada 2020 baru dimulai, Bawaslu sudah menemukan 243 kasus pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pendaftaran, termasuk pawai massa, hingga konser musik pada saat pendaftaran calon kepala daerah.

Komitmen utama Pemerintah, DPR dan KPU untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi terasa hilang. Tidak patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah sangat mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak, UU Pilkada saat ini yang kita gunakan adalah regulasi yang mengatur pilkada dalam situasi normal bukan masa pandemi.

Dikala angka positif Covid19 yang semakin hari semakin naik, Pemerintah, DPR, dan KPU harusnya mempertimbangkan kembali penjadwalan ulang Pilkada. Bahkan, aktor yang berkaitan langsung dalam tahapan pilkada, ada yang positif Covid-19.

Mulai dari penyelenggara pemilu, hingga bakal pasangan calon sudah ada yang terinfeksi Covid-19. Jangan sampai ada klaster Covid19 yang baru, yaitu klaster Pilkada.

Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Mendorong pemerintah, DPR, dan KPU segera bertemu membahas situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan, sekaligus mengevaluasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya dalam masa pendaftaran pasangan calon yang baru saja berlalu;
  • Mendorong pemerintah melalui aparatnya, dan seluruh jajaran pemerintah, untuk memastikan bersama KPU dan Bawaslu, agar protokol kesehatan dipenuhi di dalam pelaksanaan Pilkada 2020;
  • Mendorong kepada Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu untuk tidak saling lempar tanggung jawab dalam menjelaskan kepada publik terkait tidak patuhnya beberapa pasangan calon dan pendukungnya dalam pemenuhan protokol kesehatan. Pemerintah, KPU, dan DPR mesti mengambil tanggung jawab atas dijalankannya pilkada ditengah pandemi;

Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19.

Salam,

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pilkada Sehat

Bawaslu: 243 Daerah Langgar Protokol Kesehatan Pilkada


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.