Bahwa Perbub (Peraturan Bupati Tuban) Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Rumah Bagi Ketua DPRD dan Anggota DPRD tuban telah menciderai masyarakat dimana anggaran yang diberikan kepada DPRD tuban dinilai fantastis dan ada dugaam mark up anggaran. Mark Up anggaran merupakan salah satu modua korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU Tipikor. Bagi pihak pihak yang turut serta tentu akan terjerat Pasal 55 Ayat 1 KUHP.