Rakyat menggugat KPK Terkait Keterlibatan Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani Kasus Suap Akil

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Kepada Yth :
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Di Jln.Kuningan Persada Kav.4 Jakarta Selatan
Nomor: Istimewa
Sifat: Segera
Lampiran: 1 ( Satu ) Set Berkas
Perihal: Dukungan Masyarakat Terhadap KPK RI untuk Melakukan penyidikan lanjutan atas Perkara No :11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST
Dengan hormat,
Kami masyarakat yang bertandatangan melalui petisi ini meminta pimpinan KPK RI untuk segera memeriksa, mentersangkakan dan menahan saudara Bakhtiar Ahmad Sibarani Yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah, selaku pihak yang menyerahkan uang kepada Akil Mochtar melalui rekening Ratu Semagat , dengan alasan, sebagai berikut :
Bahwa setelah kami mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2015 pada Halaman 107 s/d 109 secara Nyata-nyata Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian Uang Suap terhadap M.AKIL MOCHTAR tersebut adalah dengan perantaraan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI, SUBUR EFFENDI MUNTHE dan HETBIN PASARIBU.
2. Bahwa hal ini diperkuat dalam Kesaksian BAKHTIAR AHMAD SIBARANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Sumpah sebagaimana tertuang dalam Perkara Nomor.11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST pada halaman 14 s/d 23 yang menerangkan bahwa pemberian suap kepada M.AKIL MOCHTAR pada sengketa Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah atas peran aktif BAKHTIAR AHMAD SIBARANI.
3. Bahwa dalam Perkara Nomor.11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang baru dijatuhkan hukuman hanyalah kepada RAJA BONARAN SITUMEANG sementra itu Pelaku lainnya yang antara lain : BAKHTIAR AHMAD SIBARANI, SUBUR EFFENDI DALIMUNTHE, HETBIN PASARIBU masih bebas berkeliaran tanpa pernah mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan mereka.
4. Bahwa secara Khusus kami sampaikan, bahwa pada Tahun 2011 ketika persoalan ini terjadi, kedudukan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI adalah sebagai Pejabat Negara yakni : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Periode Tahun 2010-2015 sehingga tidak sepatutnya melakukan perbuatan tercela dan perbuatan penyuapan tersebut.
5. Bahwa tujuan Mulia berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah untuk membersihkan Aparatur Pejabat Negara dari pelaku KORUPSI, sementara itu pelaku pemberi suap kepada M.AKIL MOCHTAR dalam perkara tersebut : BAKHTIAR AHMAD SIBARANI yang saat ini menduduki jabatan sebagai BUPATI Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh karena itu beralasan menurut hukum perkara ini agar segera ditindaklanjuti.
6. Selain alat bukti dalam perkara ini sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti akan tetapi hingga saat KPK RI tidak juga menindak lanjutii perkara ini, padahal menurut surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tertanggal 17 Mei 2018 Nomor : R/2549/PM.00.00/40-43/05/2018 menyebutkan bahwa perkara tersebut sudah berada di Direktorat Penyidikan pada Bidang Penindakan KPK RI.
7. Keraguan apakah yang menyelimuti diri KPK RI sehingga tidak segera mentersangkakan dan menahan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI? Pertanyaan ini tidak pernah terjawab hingga saat ini
8. Bahwa untuk mendorong rasa berani KPK RI agar segera mentersangkakan dan menahan BAKHTIAR Ahmad SIBARANI, dengan ini kami di seluruh pelosok nusantara menandatangani petisi karena kami sangat khawatir BAKHTIAR Ahmad SIBARANI mengulangi perbuatannya.

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DIATAS DENGAN INI KAMI MASYARAKAT INDONESIA MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PENYIDIKAN LANJUTAN ATAS PERKARA No.11/Pid.Sus/TPK/2015/PN-JKT-PST
HORMAT KAMI MASYARAKAT,