KARTEL INFORMASI DAN FREKWENSI MILIK PUBLIK

KARTEL INFORMASI DAN FREKWENSI MILIK PUBLIK

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.
Dengan 1.000 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!
Alhadi Muhammad memulai petisi ini kepada KPI dan

Dari puluhan media hanya TV One yang meliput 212. Ini permasalahan serius, KPI harus menegur media-media tersebut.

Fungsi jurnalisme sebagai pilar demokrasi tiba-tiba runtuh. Media terkooptasi kekuasaan dan kepentingan politis, bahkan lebih dari itu, hak publik untuk mendapatkan berita, saat ini dibungkam oleh sekelompok pengusaha media yang membentuk jaringan kartel informasi.

Tidak ada praktek kartel yang menguntungkan publik, apalagi kartel informasi. Sejarah bisa dengan semena-mena dibelokkan, negeri ini makin terbelakang.

Pemilik media harus memahami, sejatinya frekwensi yang dimilki saat ini, adalah milik publik, jika hak publik dikangkangi, jelas mengabaikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, jika peran tersebut tidak bisa dijalankan, publik berhak menggugat dan meminta untuk mencabut frekwensi yang digunakan oleh jaringan kartel informasi tersebut.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.
Dengan 1.000 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!