KARTEL INFORMASI DAN FREKWENSI MILIK PUBLIK

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Dari puluhan media hanya TV One yang meliput 212. Ini permasalahan serius, KPI harus menegur media-media tersebut.

Fungsi jurnalisme sebagai pilar demokrasi tiba-tiba runtuh. Media terkooptasi kekuasaan dan kepentingan politis, bahkan lebih dari itu, hak publik untuk mendapatkan berita, saat ini dibungkam oleh sekelompok pengusaha media yang membentuk jaringan kartel informasi.

Tidak ada praktek kartel yang menguntungkan publik, apalagi kartel informasi. Sejarah bisa dengan semena-mena dibelokkan, negeri ini makin terbelakang.

Pemilik media harus memahami, sejatinya frekwensi yang dimilki saat ini, adalah milik publik, jika hak publik dikangkangi, jelas mengabaikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, jika peran tersebut tidak bisa dijalankan, publik berhak menggugat dan meminta untuk mencabut frekwensi yang digunakan oleh jaringan kartel informasi tersebut.



Hari ini: Alhadi mengandalkanmu

Alhadi Muhammad membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "KPI: KARTEL INFORMASI DAN FREKWENSI MILIK PUBLIK". Bergabunglah dengan Alhadi dan 893 pendukung lainnya hari ini.