Lawan Fasisme Birokrasi Kampus Atas Tindakan Sanksi Droup Out (DO)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


LAWAN FASISME BIROKRASI KAMPUS ATAS TINDAKAN SANSKI DROUP OUT

Cabut Segera SK DO 8 Mahasiswa UKI Toraja Dan 3 Mahasiswa UIM

Salam Demokrasi.....!!!

"...Kemudian daripada itu ,untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan ke sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,..."

Dalam pembukaan UUD 1945 diatas telah diterangkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh negara. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Hadirnya Bab XIII tentang pendidikan dan Kebudayaan pada batang tubuh UUD 1945 yang memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia

Dalam konstitusi UUD 1945 dimana pendidikan adalah hak warga Negara dan pemerintah Wajib menyelenggarakannya. Akan tetapi, kebijakan Liberalisasi, Komersialis dan Privatisasi, telah menjadika pendidikan ini sebagai komoditas yang berorientasi keuntungan. Kemudian orientasi Pendidikan di Indonesia, dijadikan sebagai alat kebudayaan untuk melegitimasi segala kebijakan pemerintah yang anti demokrasi atas pendidikan, sehingga kampus dapat mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya merugikan mahasiswa den pelanggaran beraktivitas berorganisasi hingga kebijakan skorsing dan droup out kerap terjadi di kampus-kampus.

Mahasiswa Mesin ,Fakultas Teknik UKI Toraja yang melaksanakan aktivitas berorganisasi berujung mendapatkan respon dari Rektornya dengan Sanksi yang diberikan kepada sebanyak 26 Mahasiswa , 18 Diantaramya dalam proses pembinaan pimpinan Univeraitas Kristen Indonesia Toraja dan 8 diantaranya Fix mendapati Sanksi DO , 2 diantara dari 8 mahasiswa mengambil langkah dengan mencari keadilan lewat pengadilam Tata Usaha negara, di Makassar saat ini . Rektor UIM juga memberikan sanksi kepasa 3 Mahasiswa Fakultas Teknik karena mempertanyakan jabatan 3 Priodesasi Rektornya, 2 diantaranya mencari keadilan lewat Pengadilan PTUN pada tingkatan pengadilan Mahkama Agung, Hingga putusan tersebut kini telah berkekuatan Hukum tetap (inckrah) namun Rektor UIM tidak mau menjalankan perintah pengadilan dengan alasan putusan tersebut harus di eksekusi. Eksekusi putusan kini menjadi beban buat 2 mahasiswa dikarenakan dalam eksekusi putusan, pengadilan membebankan pembayaran administrasi sebesar Rp.1.500.000. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Maka FORUM KOMUNIKASI TEKNIK MESIN MAKASSAR (FKTMM), menyatakan sikap dengan tegas mendesak Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Dan Rektor Universitas Islam Makassar agar segera Cabut SK DO atas 8 Mahasiswa UKI Toraja, serta 3 Mahasiswa UIM sekarang juga, dan menuntut ;

  1. Cabut SK DO 8 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja
  2. Hentikan privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan
  3. Cabut SK DO Mahasiswa UIM
  4. Kembalikan demokrasi Kampus
  5. Cabut Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

 



Hari ini: Ahfazy mengandalkanmu

Ahfazy Al-Khuwarasmi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kopertisi wilayah 9 Sulawesi: Lawan Fasisme Birokrasi Kampus Atas Tindakan Sanksi Droup Out (DO)". Bergabunglah dengan Ahfazy dan 22 pendukung lainnya hari ini.