Petition Closed
Petitioning Komnas HAM and 2 others

Usut Hilangnya penulis buku, "Lumpur Lapindo File:Konspirasi SBY-Bakrie"

Sejak 19 Juni 2012, Ali Azhar Akbar, penulis buku, "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie" menghilang. Hingga petisi ini dibuat (23 Juli 2012), tidak ada yang tahu kemana hilangnya aktivis dan penulis buku Lapindo File tersebut. Hingga kini belum ada kejelasan, apakah penulis buku "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie" itu menghilangkan diri atau justru dihilangkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas dan tulisan dalam bukunya.

Namun, yang jelas, seperti ditulis oleh beberapa media, Ali Azhar Akbar sering mendapatkan teror via sms (pesan singkat di handphone) dan telepon setelah bukunya diterbitkan dan aktivitasnya menggugat penggunaan uang rakyat di APBN untuk mengatasi kasus Lapindo didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ali Azhar Akbar mengajukan permohonan judical review terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN Perubahan 2012. Uji materi itu dimaksudkan untuk membuka masalah penggunaan anggaran pembiayaan pemerintah untuk penanganan kasus Lapindo.

Untuk itu sudah seharusnya Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengusut tuntas dugaan hilangnya aktivis dan penulis buku "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie"

Letter to
Komnas HAM
Komanas HAM
Komnas HAM
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Komanas HAM: Usut Hilangnya Penulis Buku "Lumpur LAPINDO File"!.

----------------
KOMNAS HAM: Usut Hilangnya penulis buku, "Lumpur Lapindo File:Konspirasi SBY-Bakrie"

Sejak 19 Juni 2012, Ali Azhar Akbar, penulis buku, "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie" menghilang. Hingga petisi ini dibuat (23 Juli 2012), tidak ada yang tahu kemana hilangnya aktivis dan penulis buku Lapindo File tersebut. Hingga kini belum ada kejelasan, apakah penulis buku "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie" itu menghilangkan diri atau justru dihilangkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas dan tulisan dalam bukunya.

Namun, yang jelas, seperti ditulis oleh beberapa media, Ali Azhar Akbar sering mendapatkan teror via sms (pesan singkat di handphone) dan telepon setelah bukunya diterbitkan dan aktivitasnya menggugat penggunaan uang rakyat di APBN untuk mengatasi kasus Lapindo didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ali Azhar Akbar mengajukan permohonan judical review terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN Perubahan 2012. Uji materi itu dimaksudkan untuk membuka masalah penggunaan anggaran pembiayaan pemerintah untuk penanganan kasus Lapindo.

Untuk itu sudah seharusnya Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengusut tuntas dugaan hilangnya aktivis dan penulis buku "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie"
----------------

Salam,