Kemenangan

Dokumen AMDAL Adalah Dokumen Publik. Jangan dirahasiakan!

Petisi ini membuat perubahan dengan 93 pendukung!


Mengapa dokumen AMDAL dirahasiakan? Bukankah masyarakat juga berhak tahu aktivitas apa yang dilakukan perusahaan di daerah mereka? Pertanyaan itulah yang menjadi dasar seorang pemuda, Syamsul Rusdi, menuntut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang untuk membuka informasi dokumen AMDAL perusahaan-perusahaan tambang di Ketapang.

Syamsul sudah mengajukan permohonan informasi ke Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang. Tapi tidak ada tanggapan! Tak putus asa, Syamsul melayangkan surat keberatan karena surat pertamanya tak ditanggapi. Lagi-lagi Syamsul tak direspon sama sekali.

Akhirnya, Syamsul mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Bukannya dukungan yang didapat Syamsul, tapi KIP malah memutuskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Dokumen Rencana Reklamasi tahunan Perusahaan Pertambangan merupakan informasi yang terbuka, kecuali informasi mengenai peta yang terdapat dalam dokumen AMDAL. Ini kan gila!

Bagaimana masyarakat mengawasi aktivitas perusahaan kalau peta yang menunjukan letak dan daerah yang akan digarap oleh perusahaan tidak boleh diketahui oleh masyarakat lokal? Dan bagaimana pula jika perusahaan melakukan kesalahan, dan menggusur tanah yang tidak berada pada wilayah kerjanya?

Putusan KIP bertentangan dengan hukum! Peraturan Komisi Informasi (PERKI)  No 1 tahun 2010  tentang standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa AMDAL merupakan suatu keputusan/kebijakan yang dibuat  oleh Badan Publik  merupakan informasi Publik  yang bersifat terbuka. Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan  “Setiap informasi publik bersifat terbuka  dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik”.

Kami menolak putusan KIP yang melanggar peraturan itu. Syamsul menggugat keputusan KIP itu ke PTUN Pontianak dan pada 28 Agustus 2014 ini menjalani sidang perdana. Apa yang diperjuangkan Syamsul semata-mata untuk kepentingan publik dalam memperoleh informasi Publik.

Kita harus mendukung Syamsul! Jika Putusan KIP tersebut tidak di cabut, maka selamanya, masyarakat tidak akan pernah bisa mengawasi aktivitas perusahaan. Jangan memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan kejahatan lingkungan, seperti menggarap tanah warga yang tidak termasuk didalam izin kerjanya. Setuju pada Putusan KIP itu sama aja dengan melapangkan jalan agar terjadi konflik agraria.

 

Liu Purnomo



Hari ini: Liu mengandalkanmu

Liu Purnomo membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisioner KIP: Dokumen AMDAL Adalah Dokumen Publik. Jangan dirahasiakan!". Bergabunglah dengan Liu dan 92 pendukung lainnya hari ini.