Tindak Tegas Hakim PN Jakarta Barat Dalam Tugas Yudisial Mainan Handycam Saat Sidang

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


 

Pertama di Indonesia, Hakim PN Jakbar Mainan Handycam Saat Sidang Rina Atriana - detikNews

 Jakarta - Seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Hakim berinisial SH itu dinilai tidak serius karena menggunakan handycam saat persidangan berlangsung.

"Dia merekam dengan handycam saat sidang. Rekam dengan handphone saja tidak boleh, ini malah pakai handycam," ujar pelapor Amstrong Sembiring, di kantor KY, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

Amstrong merupakan kuasa hukum dari pihak berperkara yang kasusnya tengah ditangani SH dan dua hakim lainnya. Sebelum ditemui komisioner KY Taufiqurrohman, Amstrong sempat terlibat adu mulut dengan resepsionis. Ia meminta segera dipertemukan dengan komisioner.

Kasus yang ditangani SH adalah terkait pembagian warisan yang melibatkan adik kakak. SH diketahui merekam saat berlangsungnya persidangan dengan agenda mendengarkan putusan sela 4 Desember 2013 lalu.

"Laporan itu sudah masuk, nanti KY akan periksa setelah majelis selesai memutus perkaranya. Baru pertama hakim sidang mainan handycam, kalau smsan sih sudah pernah dilaporkan," jelas Taufiq kepada wartawan di KY.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hakim: Wakil Tuhan atau Setan

 Tak aneh, jika masyarakat pencari keadilan menganekdotkan akronim H A K I M yang menyebutkan (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang) sepatutnya lah menjadi dasar evaluasi sikap dan perilaku para hakim untuk kembali ke jalan Tuhan. (sumber : Putusan hakim harus mengandung nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Aspek keadilan menunjuk kesamaan hak di depan hukum (equality before the law), baik kepada penguasa maupun rakyat jelata."Hakim alim Hakim disembah, Hakim lalim hakim Bedebah".(sumber : lentera.com, 07 November 2013).

  Eksistensi   Kewibawaan hakim kembali lagi sedang dipertanyakan ditengah masyarakat, sejak disinyalir oleh berbagai media cetak atau online tentang seorang hakim yang tertangkap tangan sedang menyidangkan perkara 320 perdata menggunakan handycam di PN Jakarta Barat, "Majelis Hakim yang terdiri Harijanto, SH, MH (Hakim Ketua), Sigit Hariyanto, SH, MH (Hakim Anggota), dan Julien Mamahit, SH (Hakim Anggota), Dan salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH.

Kejadian peristiwa memalukan itu mestinya menjadi momen para hakim untuk menunjukkan sikap “kesejatian” mereka, sebagaimana sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan  tirta itu  merupakan  cerminan  perilaku  hakim  yang  harus  senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang  berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.  

Di dalam kode etik dan perilaku hakim jelas-jelas disebutkan bahwa kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Sekarang sudah ada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan  kemasyarakatan  di luar kedinasan. Hakim sebagai insan  yang memiliki  kewajiban  moral  untuk  berinteraksi  dengan  komunitas  sosialnya,  juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata  pergaulan   masyarakat.  Dengan kata lain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip  dasar  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2)  Berperilaku Jujur, (3)  Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.