KPU & BAWASLU PERLU MENGGUNGAT PENUDUH CURANG TANPA BUKTI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Proses pemilu adalah puncak pembuktian nilai demokrasi yang dianut di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu adalah salah satu wujud pembuktian harga diri bangsa di hadapan dunia, bahwa negara Indonesia dikelola melalui sebuah sistem yang akuntable dan kredible. Anggota komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR, sedangkan DPR adalah wakil rakyat yang dipilih pada pemilu periode sebelumnya.

Artinya yang paling bertanggungjawab paling mula-mula terhadap hasil pemilu adalah seluruh rakyat. Rakyat memilih DPR, DPR memilih KPU & Bawaslu, selanjutnya KPU & Bawaslu menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu. Jelas clear...

Namun apa jadinya bila sejak sebelum pemilu berlangsung sudah dihembuskan tuduhan bahwa akan terjadi kecurangan. Bila suatu pihak kalah dan pihak yang lain menang, itu tandanya pemilu curang, padahal pemilu belum juga dimulai. Ketika pemilu sudah terlaksanan pun meskipun proses penghitungan masih dalam proses, tuduhan curang semakin diperkuat. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti akuntable dan kredible yang dilontarkan untuk menyatakan bahwa kecurangan telah terjadi.

Seolah tidak ada sistem pengawasan mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, terlalu sering disebutkan telah terjadi kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis & Masif, namun tidak didukung penyajian data yang lengkap dan jelas. Seolah kerja keras KPU dan juga Bawaslu hanyalah akal-akalan yang sudah diatur untuk menguntungkan satu pihak.

Lontaran tuduhan-tuduhan tanpa bukti lengkap dan akuntable seperti ini tidak bisa dibiarkan untuk terjadi lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Setiap pihak yang melontarkan tuduhan curang kepada KPU dan Bawaslu wajib menyajikan bukti lengkap dan bisa diuji, agar tidak sembarang pihak mengatakan ada  kecurangan. Bila terus dibiarkan maka yang terjadi adalah PENCEMARAN NAMA BAIK, pencemaran nama baik lembaga, pencemaran nama baik individu pengurus & pimpinan lembaga, yang layak untuk dijadikan obyek gugatan.

Untuk itu kami selaku warga negara, ingin mengingatkan KPU, Bawaslu dan pihak-pihak lain yang selama ini mendapat tuduhan terlibat dalam sebuah mekanisme kecurangan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF untuk mengambil sikap untuk memulihkan wibawanya, memulihkan nama baiknya. Mengembalikan wibawa dan nama baik lembaga adalah demi menjunjung wibawa hasil kerja lembaga berupa produk demokratis bernama PEMILU.

Mari kita dukung melalui petisi ini agar KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga lain yang berkontribusi terhadap jalannya pemilu agar mempertimbangkan untuk menggugat pihak-pihak yang telah menuduhnya sebagai bagian dari kecurangan yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF yang selama ini dilontarkan tanpa bukti yang akuntable dan kredible.