Dukung KPU Jalankan Putusan MK, Pilih DPD atau Pilih Pengurus Partai?

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Senin (23/7) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan saya dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Partai Politik dari tingkat Pusat hingga tingkat yang paling rendah sesuai dengan struktur kepartaian masing-masing.

Mahkamah juga menyatakan, keberlakuan Putusan tersebut adalah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sesudah-sudahnya. Sehingga bagi Bakal Calon Anggota DPD RI yang masih menjadi Pengurus Partai Politik dan maju dalam kontestasi Pemilu 2019, wajib hukumnya untuk mengundurkan diri dari Kepengurusan Partai-nya.

Tiga hari sudah Putusan MK telah berkekuatan hukum tetap setelah sejak diucapkan Senin lalu, namun hingga kini, KPU belum menerbitkan Peraturan yang menetapkan syarat mengundurkan diri dari Pengurus Partai Politik untuk tetap menjadi Bacaleg DPD RI pada kontestasi Pemilu 2019. 



Hari ini: Muhammad mengandalkanmu

Muhammad Hafidz membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi Pemilihan Umum: Dukung KPU Jalankan Putusan MK, Pilih DPD atau Pilih Pengurus Partai?". Bergabunglah dengan Muhammad dan 41 pendukung lainnya hari ini.