Desak Rendra Kresna Mundur sabagai Bupati Kabupaten Malang

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


RK (Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021) sebagai tersangka sebagai tersangka penerima suap dan AM (Swasta) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka RK diduga menerima suap dari tersangka AM sekitar Rp 3,45 M. Suap tersebut diduga berkaitan dengan fee proyek pada beberapa pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2010-2013 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil suap yang diterima tersangka RK digunakan untuk membayar hutang dana kampanye pada pencalonan dirinya sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Sementara AM mendapatkan uang suap dari fee beberapa proyek di Dinas Pendidikan yang diberikan oleh kontraktor pemenang proyek. Suap yang diberikan tersangka AM diduga bertujuan menggerakkan tersangka RK bersama-sama dengan mantan tim sukses untuk mengkondisikan atau mengatur pemenang pada proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

RK Harus Mundur

Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah berhenti salah satunya adalah karena permintaan sendiri. Dalam hal ini, MCW menilai bahwa RK sebagai Bupati Malang telah melanggar etika publik. Oleh karena itu, patut kiranya yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya.

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Menyatakan bahwa Kepala daerah dan/atau wakilnya diberhentikan sementara karena di duga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 Tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap kemanan Negara. Tidak hanya perlu untuk mundur dari jabatan partai, namun RK juga harus segera mundur dari jabatannya sebagai Kepala Daerah.

Rekomendasi:

  1. Mendorong KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Malang dan kasus-kasus yang lain.
  2. Mendorong KPK untuk segera menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat.
  3. Mendorong KPK untuk terus memperdalam penyelidikan dan penyidikan untuk menyelamatkan kerugian keuangan Negara semaksimal mungkin.
  4. Mengajak seluruh warga Kabupaten Malang untuk terus mengawasi dan peduli terhadap kasus Korupsi demi peningkatan kualitas pelayan publik.
  5. Mendesak RK selaku Bupati Malang untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Kepala Daerah.


Hari ini: Malang Corruption Watch mengandalkanmu

Malang Corruption Watch MCW membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi Pemberantasan Korupsi : Rendra Kresna Harus Mundur dari Bupati Malang". Bergabunglah dengan Malang Corruption Watch dan 187 pendukung lainnya hari ini.