Pembungkaman Penegakan Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker Covid 19 di Kab

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sejak kejaksaan negri bangil mengumumkan akan memulai proses penyidikan pada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada tanggal 05 Mei 2020, publik hingga kini dipertontonkan secara fulgar proses penegakan hukum yang tidak jalan. Sudah dua bulan dari pertama kasus ini muncul hingga kini Kejaksaan Negri Bangil masih belum melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang namanya santer diduga terlibat kasus ini.

Bahkan publik kembali dipertontonkan secara gamblang ketika keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan pada tanggal 19 Juni 2020 yang menyebut dengan Jelas keterlibatan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun kemudian secara mengejutkan dan tanpa alasan yang dapat diterima publik pada tanggal 9 Juli 2020 Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan membacakan putusan yang jauh berbeda dengan keputusan BK sebelumnya. Bahkan menyebutkan tidak ada pelanggaran berat didalamnya.

Dua hal tersebut yang menjadi dasar kuat bahwa penegakan hukum telah kalah dengan kekuasaan.

Untuk itu mohon dukungan petisi agar kasus ini ditegakan dengan seadil-adilnya. Berantas Korupsi dari Negri ini.