Petisi ditutup

‘Papa’ Sudah Sembuh, KPK segera Keluarkan Sprindik Baru!

Petisi ini mencapai 731 pendukung


Kasus mega korupsi E- KTP yang merugikan negara sebesar 2,3 Triliun dan merampas hak 17,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang belum memiliki E-KTP. Kita tahu E-KTP menjadi bukti pengakuan sebagai warga negara dan untuk mengakses seluruh layanan dasar dari negara. 

Selain menjerat dua mantan pejabat tinggi di kemendagri (Irman dan Sugiharto) dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, kasus ini juga menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

SN ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. Kemudian SN melakukan gugatan Praperadilan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka pada 4 September 2017. Pada 29 September 2017, putusan Praperadilan SN dibacakan. Hasilnya Hakim memenangkan gugatan praperadilan SN dan menyatakan penetapan tersangka SN tidak sah.

Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan SN, bukan berarti SN tidak bersalah dan tidak dapat menggugurkan adanya tindak pidana. Apalagi banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan praperadilan SN.

6 kejanggalan praperadilan SN:

1.      Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi e-KTP.

2.      Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK.

3.      Hakim menolak Eksepsi KPK.

4.      Hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara

5.      Hakim bertanya kepada saksi Ahli KPK tentang sifat ad-hoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.

6.      Laporan kinerja KPK oleh Pansus dijadikan bukti dalam praperadilan.

Desakan kepada KPK untuk segera mengeluarkan Sprindik baru kepada SN terus bergulir. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MK No. 42/PUU-XV/2017.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa alat bukti sebelumnya bisa digunakan untuk menjerat tersangka yang telah memenangkan praperadilan. Dengan catatan bahwa alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansi dan bukan sebagai alat bukti yang bersifat formalitas semata.

Terlebih lagi KPK mengklaim memiliki ratusan bukti keterlibatan SN dalam korupsi E-KTP. KPK harus mengefektifkan bukti-bukti itu.

Untuk itu Kami Alumni Sakti 2017 dan Rakyat Indonesia mendesak KPK untuk segera mengeluarkan Sprindik baru kepada SN. Untuk mengusut tuntas kasus mega korupsi E-KTP yang merugikan negara 2,3 triliun dan untuk membangun kepemimpinan politik yang berintegritas dan komitmen pada pemberantasan korupsi.

Terima kasih

“Salam Antikorupsi”

Alumni SAKTI 2017

(Maryam Dulman, Saida, Zebua, Ikhsan, Alfin, Laila, Nawawi, Sri Haryanti, Noval Setiawan, Hannah, Valiant, Ady, Fahmi, Nurul Yunita, Harry Ashari, Shoum, Nancy, John Mandibo, Baizatul, Korneles Materay, Citra, dan Apta)

Indonesia, 12 Oktober 2017

Turut Mendukung:

Bivitri Susanti

Front Mahasiswa Hukum Indonesia (Fromhi)

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA)

Ririn Sefsani

Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK)

Simponi Band



Hari ini: Maryam mengandalkanmu

Maryam Dulman membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi Pemberantasan Korupsi: ‘Papa’ Sudah Sembuh, KPK segera Keluarkan Sprindik Baru!". Bergabunglah dengan Maryam dan 730 pendukung lainnya hari ini.