Dukung KPK Periksa Bupati Elias Djo Perihal Mandeknya Pembangunan Gedung DPRD Nagekeo

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pembangunan Gedung DPRD Nagekeo hingga kini tak bisa diselesaikan, pasalnya pembangunan gedung tersebut dilakukan diatas lahak milik warga Nagekeo.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT 2012, gedung yang dibangun di atas lahan milik masyarakat Adat Lape seluas 1,5 hektare (ha) itu dan sampai sekarang belum tuntas pembangunannya telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar.

Bapak Yonas Lape yang juga Ketua Forum Pemuda Lape mengatakan bahwa masyarakat Adat Lape meminta KPK agar mengusut dugaan korupsi pembangunan gedung yang mangkrak itu. Elias Djo yang sebagai orang yang memaksa pembangunan gedung di atas tanah yang tidak sah itu harus diselidiki dan disidik.

Yonas berharap, KPK segera menindaklanjuti laporan mereka dan beliau bersama kelompok masyarakat Lape telah melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Negeri Bajawa, namun tidak ditindaklanjuti makanya mereka memutuskan untuk melapor ke KPK.

Yonas mengatakan, lahan seluas 1,5 ha tempat Gedung DPRD Nagakeo yang mangkrak itu dibangun, merupakan lahan milik masyarakat Adat Lape, yang telah diserahkan kepada Remy Konradus.

Namun, tahun 2007, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagakeo membeli lahan tersebut kepada Efraim Fao, orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Selanjutnya, Pemkab Nagakeo membangun Gedung DPRD.

Sejak 2007, masyarakat Adat Lape melalui Remi Konradus memprotes langkah Pemkab Nagakeo bahwa lahan seluas 1,5 ha itu bukan milik Efraim Fao, tetapi milik masyarakat Adat Lape, namun Pemkab Nagakeo tidak gubris. Karena tidak gubris, masyarakat Adat Lape mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bajawa, Ngada, NTT.

Sebagai tergugat I adalah Efraim Fao, tergugat II Pemkab Nagakeo dan tergugat III DPRD Nagakeo. Di PN Ngada, gugatan penggugat (masyarakat Adat Lape, melaui Remi Konradus) diterima. Atas putusan PN Ngada, para tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kupang. Namun, Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, menguatkan putusan PN Ngada.

Selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi (Mahkamah Agung - MA). MA dalam putusannya menguatkan putusan PN Ngada dan PT Kupang. Para tergugat belum kapok. Mereka mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). Namun, sayang, PK mereka ditolak MA. Masyarakat Adat Lape hanya menunggu eksekusi putusan kasasi MA oleh PN Ngada.

Yonas mengatakan, putusan perdata kasus tanah pembangunan gedung tersebut sudah final dan mengikat (inkrach), itu menegaskan, Efraim Fao dan Elias Djo serta DPRD Nagakeo telah melakukan tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat Adat Lape.

Tidak diteruskannya pembangunan Gedung DPRD karena putusan pengadilan mengatakan, lahan tersebut milik masyarakat Adat Lape, maka Elias Djo dan jajarannya harus bertanggung jawab atas kerugian negara.

Masyarakat Adat Lape meminta pihak MA agar memerintahkan pihak PN Bajawa untuk segera mengeksekusi putusan perdata kasus tersebut yang telah inkrach.

Mari kita dukung KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Elias Djo dan jajarannya sehingga masalah ini bisa cepat tuntas.

 Baca :

http://www.beritasatu.com/nasional/434120-diduga-korupsi-pemuda-adat-lape-laporkan-bupati-nagakeo-ke-kpk.html

http://indonesiasatu.co/detail/kemenangan-remi-konradus-atas-bupati-nagekeo-prestasi-besar-ma



Hari ini: Mahasiswa mengandalkanmu

Mahasiswa Nagekeo membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi Pemberantasan Korupsi: Dukung KPK Periksa Bupati Elias Djo Perihal Mandeknya Pembangunan Gedung DPRD Nagekeo". Bergabunglah dengan Mahasiswa dan 11 pendukung lainnya hari ini.