Petition Closed
Petitioning Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Otto Nur Abdullah and 12 others

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Selamatkan Komnas HAM, Selamatkan Hak Asasi Warga Negara

Kami sangat amat prihatin atas kisruh berkepanjangan di dalam internal Komnas HAM. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemajuan penegakkan HAM, kini justru terbelenggu dalam konflik yang sama sekali tidak substansial. Persoalan pergiliran pergantian pimpinan Komnas HAM dengan dalih kolektif kolegial yang menjadi pemicu konflik internal bukan hanya tidak berdasar tetapi juga sudah tidak bernalar yang sehat.

Kami menilai adalah sangat aneh dan menjadi contoh yang buruk bagi kelembagaan negara, perubahan masa jabatan kepemimpinan dilakukan pasca pimpinan dipilih oleh mereka dengan masa jabatan 2,5 tahun. Perubahan Tatib Komnas HAM yang penuh keganjilan itu, justru akan menempatkan Komnas HAM disibukkan dengan urusan politik kantor dan kesibukkan pergantian pimpinan ke depannya. Situasi ini tentunya sangat kontra-produktif di tengah banyaknya kemandegan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu dan masa pasca UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian kasus 1965-1966; Penembakan Misterius 1982-1985; Talangsari 1989; Tragedi Mei 1998; Penghilangan orang secara paksa 1997-1998; Pelanggaran HAM di Aceh dan Papua; Berbagai Pelanggaran HAM terhadap Buruh dan Petani; Berbagai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan juga ribuan kasus pelanggaran HAM akibat konflik agraria, hingga kini belum menemukan titik terang.

Kami berpandangan bahwa besarnya harapan masyarakat, khususnya para korban pelanggaran HAM terhadap lembaga ini, malah disikapi sebagian anggota Komnas HAM dengan berebut kekuasaan, menafsirkan makna kepemimpinan kolektif kolegial secara serampangan, persoalan fasilitas, memaksakan penggantian tata tertib masa jabatan pimpinan, serta langkah lainnya yang tak sejalan dengan suara rakyat dan suara korban. Situasi ini bertambah mengkhawatirkan dengan makin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2014, di mana para terduga pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, turut serta dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Karena alasan perubahan kepemimpinan menjadi satu tahun yang tidak berdasar itu maka benar adanya dugaan kuat publik bahwa persoalan ini bukan hanya perebutan fasilitas, tetapi lebih dari itu perubahan masa pimpinan Komnas HAM menjadi satu tahun di duga kuat sangat terkait dengan kepentingan politik lainnya.

Kami mendesak kepada seluruh komisioner Komnas HAM:

1. Mengembalikan masa jabatan pimpinan Komnas HAM menjadi 2,5 tahun sebagaimana aturan di Tatib sebelumnya. Dengan demikian, komposisi pimpinan sesuai hasil pemilihan awal;

2. Seluruh komisioner Komnas HAM harus fokus pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan kerja-kerja pemajuan penegakkan HAM;

3. Segera melakukan usaha-usaha penguatan kelembagaan Komnas HAM khususnya terkait dengan penguatan kewenangan Komnas HAM dan penguatan kelembagaan lainnya dengan mendesak percepatan proses penyelesaian RUU tentang Komnas HAM.

Letter to
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Otto Nur Abdullah
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ansori Sinungan
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigay
and 10 others
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siane Indriani
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maneger Nasution
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M Nurkhoiron
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sandra Moniaga
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dianto Bachriadi
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah
Selamatkan Komnas HAM, Selamatkan Hak Asasi Warga Negara