Petisi ditutup

Stop Kriminalisasi Hary Tanoe #BersatuDukungHaryTanoe

Petisi ini mencapai 19 pendukung


Sebagai warga negara, tentu kita ingin melihat penyelenggara negara ini juga berjalan dengan baik. Terlebih semangat Presiden RI Joko Widodo yang ingin menjadikan jargon "kerja, kerja, kerja" kepada semua elemen bangsa, tak terkecuali penyelenggara negara, tentu penafsirannya adalah semangat percepatan, saling bersinergi & saling mengisi.

Belakangan ini, tepatnya pertengahan Juni 2017 lalu, publik cukup dikejutkan dengan status "Tersangka" kepada Bapak Hary Tanoesoedibjo (CEO MNC Group/ Ketum Partai Perindo). Bukan soal status tersebut, tapi ada "KEJANGGALAN" kenapa justru malah yang menyampaikan status tersangka tersebut adalah Jaksa Agung M. Prasetyo, sedangkan Polri justru membantahnya https://goo.gl/36uCNd Atas statement tersebut, Kuasa Hukum Pak HT (sapaan nama Bapak Hary Tanoe) memperkarakan Jaksa Agung tersebut dengan melapor ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik https://goo.gl/kfA2DC

Namun kasak kusuk itu ternyata tidak berlangsung lama, karena selang sepekan Polri "juga akhirnya" menaikkan status Pak HT menjadi Tersangka. Polri memiliki bukti kuat terkait 'SMS Pak HT ke Jaksa Yulianto'. Bahkan, Pak HT juga dicekal untuk bepergian keluar negeri per 22 Juni 2017, sampai 20 hari kedepan https://goo.gl/tRSvQ4

Cerita inilah yang menghiasi pemberitaan di media, baik cetak, online, maupun elektronik, disamping pemberitaan mudik karena memang bertepatan dengan Bulan Ramadhan 1438 H.

STOP KRIMINALISASI !!!

STOP POLITIK BALAS DENDAM !!!

Ya, sebagai warga negara yang awam hukum, kami ingin hukum ditempatkan pada porsi yang sebenarnya. Dan sebagai aparat penegak hukum, mestinya memberi kenyamanan bagi kami warga negara. Karena "kebebasan menyampaikan pendapat" dilindungi oleh Undang-undang. Apa yang disampaikan Pak Hary Tanoesoedibjo, melalui SMS ke Jaksa Yulianto, apakah masuk dalam kategori "INTIMIDASI" atau "MENGANCAM" ???

Dimana logikanya Pak HT yang notabene seorang publik figur "mengancam" seorang Jaksa, apalagi lewat SMS?

"Mas Yulianto kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasan tak akan langgeng, saya masuk politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum yang profesional, tidak transaksional, tidak bertindak semena mena demi popularitas, dan abuse of power. Suatu saat saya akan jadi pimpinan negeri ini, di situlah saatnya Indonesia akan berubah dan dibersihkan dari hal hal yang tidak sebagaimana mestinya. Kasihan rakyat yang miskin makin banyak sedangkan yang lain berkembang dan makin maju," begitu isi SMS dari Hary Tanoe ke jaksa Yulianto.

Kalimat SMS tersebut apakah membuat seorang Jaksa harus MERASA KETAKUTAN ??? Berarti ribuan kasus yang ditangani di meja kejaksaan selama ini porsi intimidasinya tidak sekencang SMS Pak Hary Tanoe ya? Padahal yang saya tau sebagai masyarakat awam, tugas Jaksa memang cukup berat dan penuh dengan ancaman, apalagi mengusut kasus korupsi dan yang melibatkan petinggi atau kalangan elit. Hanya saja, kalau sebagian besar jaksa yang diancam tersebut karena mengusut suatu kasus juga mengadu ke Polri, bisa 2 x lipat kerjaan Polri. Pertama harus melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan, dan Kedua menampung aduan Jaksa karena diancam 'si Tersangka' tadi.

Selain Kejaksaan, kami masyarakat awam juga agak 'bingung' membaca profesionalisme Polri? Sejatinya kasus (SMS) ini dilaporkan Jaksa Yulianto ke Mabes Polri pada 28 Januari 2016, dan baru pada 12 Juni 2017 Pak HT dipanggil Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Ada rentang waktu hampir 1,5 tahun kasus ini "hening". INI ADA APA?

Jika memang Polri dalam statement terakhir mengatakan memiliki bukti kuat atas penetapan tersangka Pak HT, kok rentang waktu antara laporan dengan pemeriksaannya 1,5 tahun ?? Ini juga harus dijelaskan Polri.

Jadi wajar kami menilai kasus ini ADA NUANSA APA?

Kalau dikaitkan dengan "dendam" Kejaksaan yang kalah di sidang Praperadilan yang digelar di PN Jaksel atas kasus Mobile 8, pastilah kejaksaan berkilah.

Trus, kalau dikaitkan juga dengan "dendam politik" karena Pak HT (Partai Perindo) mendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI, dan Jaksa Agung M. Prasetyo adalah (mantan) Kader Partai NasDem, pasti juga NasDem gak mau komen. Karena NasDem di Pilkada DKI mendukung Ahok-Djarot dan harus menerima KEKALAHAN.

Trus, kalau penetapan Tersangka oleh Polri dinilai 'sarat nuansa politis' pasti Polri membantah itu. Tapi balik lagi, publik juga bertanya kenapa pengusutan kasus ini "hening" selama 1,5tahun baru diproses dan prosesnya berjalan setelah Pilkada DKI selesai.

Untuk itu, demi atas nama penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, kami menilai bahwa kasus ini HARUS DIHENTIKAN !!!

#BersatuDukungHaryTanoe

#StopKriminalisasiHT



Hari ini: julfin mengandalkanmu

julfin syaputra membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi kejaksaan RI: Stop Kriminalisasi Hary Tanoe #BersatuDukungHaryTanoe". Bergabunglah dengan julfin dan 18 pendukung lainnya hari ini.