Bentuk Komisi Informasi Untuk Maluku Utara

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Di era open government (pemerintahan terbuka), informasi publik merupakan hal mendasar yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Karena dengan informasi seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah bisa diketahui publik dan publik bisa berperan aktif untuk melakukan pemantauan sehingga potensi terjadinya praktek-praktek korupsi bisa ditekan.

Di negara manapun di planet bumi ini, menempatkan keterbukaan informasi sebagai pilar utama demokrasi. Sekaligus menjadi standar permanen. Dalam konteks ini semakin terbuka informasi suatu daerah, maka secara demokratisasi dipandang lebih sehat. Dengan demikian tidaklah berlebihan ketika dikatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi spirit zaman dewasa ini.

Berdasarkan Pasal 60 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa Komisi Informasi (KI) provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. Namun hingga saat ini, Pemprov Maluku Utara belum melaksanakan mandat UU tersebut untuk membentuk lembaga yang menjamin hak publik menerima informasi tersebut.

Akibatnya, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah masih terkendala dengan ketertutupan birokrasi kepada publik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Olehnya itu, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, mengajak elemen masyarakat sipil LSM, Perguruan Tinggi, Media, dan organisasi masyarakat lainnya untuk bergerak bersama mendorong Pemprov Maluku Utara untuk mempercepat pembentukan Komisi Informasi (KI).

Fb : https://www.facebook.com/kawal.ki.71

Fans Page : https://www.facebook.com/kawalpembentukankimalut

Twitter : @BentukKI



Hari ini: Kawal mengandalkanmu

Kawal KI Malut membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi Informasi untuk Maluku Utara". Bergabunglah dengan Kawal dan 14 pendukung lainnya hari ini.