Minim Substansi, Terjebak Sensasi. Kredibiltas KIPUR dipertanyakan?

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Petisi ini diajukan dengan menimbang dan memutuskan pengajuan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang : 

1 . Bahwa Proses Pemilihan umum raya (PEMIRA ) ialah proses demokrasi kampus dimana di atur dalam UU KM INSTITUT STIAMI yang berbunyi “Periodisasi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian kepemerintahan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa serta Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa" (pasal 28 bab VI UU KM Institut Stiami) 

2. Bahwa diatur dalam BAB VI Tentang Periodisasi Lembaga Kemahasiswaan yang di jelaskan sebagai berikut ;

Pasal 29
(1) Periodisasi Badan Eksekutif Mahasiswa KM Institut STIAMI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa KM Institut STIAMI adalah 12 bulan sejak disahkannya pada Sidang Umum
(2) Periodisasi Seluruh Organisasi Mahasiwa yang ada pada tubuh KM Institut STIAMI diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing lembaga tersebut.

Pasal 30
Jenis-jenis Suksesi Lembaga Kemahasiswaan:
(1) Pemilihan Umum Raya;
(2) Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
(3) Mekanisme Internal


Pasal 31
(1) Pemilihan Umum Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.(2) Peserta Pemilihan Umum Raya adalah perseorangan untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Pasangan Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa.
(3) Pemilihan Umum Raya diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Umum Raya yang bersifat sementara dan independen.


Pasal 32
(1) Pemilihan Umum Raya diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa secara perseorangan.
(2) Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh seluruh mahasiswa Institut STIAMI dalam Pemilihan Umum Raya KM Institut STIAMI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum Raya diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut STIAMI.

Maka demi tercapainya proses kaderisasi kepengurusan kampus yang berjalan sehat, jujur, adil dan bebas rahasia maka dengan ini kami jelaskan proses serta alur yang harus di jalanin oleh pelaksana pemira ataupun peserta pemira yang di atur dalam UU penjelas tentang pemilihan umum raya no 1 tahun 2018 yang ter draft pada tahun 2018 dan belum teramandemen kembali. 

Bahwa Bab 1 ketentutan umum

Pasal 1 :

1. Pemilihan umum raya KM INSTITUT STIAMI yang selanjutnya di singkat PEMIRA KM INSTITUT STIAMI adalah pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UU KM INSTITUT STIAMI .
Pemilih adalah anggota KM INSTITUT STIAMI.


2. Calon presiden dan wakil presiden mahasiswa adalah mahasiswa yang mencalonkan diri untuk di pilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa Badan Ekseskutif Mahasiswa KM INSTITUT STIAMI dan memenuhi persyaratan pencalonan.


3. Calon anggota dewan perwakilan mahasiswa KM INSTITUT STIAMI adalah mahasiswa yang mencalonkan diri untuk di pilih menjadi anggota dewan perwaklan mahasiswa KM INSTITUT STIAMI dan memenuhi persyaratan pencalonan.


4. Dewan perwakilan mahasiswa KM INSTITUT STIAMI yang selanjutnya di sebut DPM KM INSTITUT STIAMI adalah penanggung jawab PEMIRA KM INSTITUT STIAMI.


5. Komisi independen pemilihan umum raya atau yang di singkat KIPUR adalah lembaga independen yang bertugas untuk menyelenggarakan PEMIRA KM INSTITUT STIAMI.


6. Panitia pengawas pemilihan umum raya atau yang selanjutnya di sigkat PANWASRA.


7.Panitia pengawas pemilihan umum raya adalah badan yang di bentuk oleh DPM KM INSTITUT STIAMI untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilhan umum raya KM INSTTUT STIAMI dengan mematuhi kode etik dan peraturan PEMIRA yang tertuang dalam bab 1
Ketentuan Umum: Pemilihan Umum Raya KM STIAMI yg selanjutnya disingkat Pemilu Raya KM INSTITUT STIAMI adalah pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan UUD KM INSTITUT STIAMI.


Maka dengan penjelasan di atas sudah seharusnya komisi independen pemilihan umum raya atau biasa yang selanjutnya di sebut sebagai KIPUR harus menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai UU KM INSTITUT STIAMI, UU PEMIRA KM INSITUT STIAMI DAN PERATURAN KIPUR itu sendiri demi menciptakan situasi politik kampus yang kondusif serta sehat dalam menjalankan proses perpolitikan yang ada di dalam kampus sesuai yang termaktup sesuai pasal 31 bab VI UU KM INSTITUT STIAMI tentang periodisasi lembaga kemahasiswaan.
Lalu di kuatkan dalam peraturan pemira pada Bab 1 ketentutan umum Pasal 1 : ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan umum raya KM INSTITUT STIAMI yang selanjutnya di singkat PEMIRA KM INSTITUT STIAMI adalah pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UU KM INSTITUT STIAMI”.

Kendati Demikian sudah seharusnya komisi independen pemilihan umum raya harus bersikap dan bertindak netral dalam setiap pengambilan keputusan demi menjaga arwah dan marwah KIPUR itu sendiri serta menjaga keabsahan UU KM INSTITUT STIAMI serta UU dan peraturan di bawah nya.

Bahwa dengan ini kami mengajukan tuntutan yaitu tentang pokok perkara :

Memutuskan: 

1. Berdasarkan bahwa:

Pasal 1 : berbunyi Pemilihan umum raya KM INSTITUT STIAMI yang selanjutnya di singkat PEMIRA KM INSTITUT STIAMI adalah pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UU KM INSTITUT STIAMI .
Pemilih adalah anggota KM INSTITUT STIAMI. 

Maka dengan demikian Menuntut integritas dan independensi Komisi Independen Pemilihan Umum Raya ( KIPUR ) dalam mengambil keputusan teknis pemilahan umum raya tanpa mempertimbangkan Kedaulatan Mahasiswa yang tertuang dalam  (Bab1 ketentuan umum pasal 1), dengan demikian maka Komisi Independen pemilihan Umum Raya (KIPUR) harus Mengubah atau Menambah Waktu pemilihan dari Pukul 10.00 s/d 18.00 WIB menjadi 10.00 s/d 21.00 WIB Dan Menambah Jumlah TPS di setiap kampus cabang.

2. Menggugat Pihak Komisi Independen Pemilihan Umum Raya atas sikap tidak kooperatif terhadap peserta PEMIRA dalam langkah menjalankan Asas LUBER JURDIL yang tertuang dalam BAB VI Tentang Periodisasi Lembaga Kemahasiswaan yang di jelaskan Pasal 31 ayat (1). Maka pihak KIPUR harus bersedia menemui oleh peserta PEMIRA guna memberikan penjelasan penjelasan yang kongkrit dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai penyelenggara PEMIRA.

3. Mendesak penyelenggara pemira yaitu selaku Komisi pemilihan Umum Raya untuk mendiskualifikasi pelaku pemira apablia melakukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaanya.

4. Mendesak Komisi pengawas pemilihan umum raya untuk kendati memberikan sanksi terhadap anggota Komisi pemilihan umum raya apabila tidak melakukan Asas Luber Jurdil dan melanggar etika aturan yang tertutang dalam undang-undang terkait.

Demikianlah point pokok perkara yang kami ajukan, maka dengan sangat untuk segera di tindaklanjuti guna memberikan kondisi politik kampus yang sehat.

TerimaKasih