Sulitnya Menegakkan Keadilan di Desa Jatipuro Kabupaten Ngawi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Penjaringan Perangkat Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 menemui banyak polemik, yaitu:

1. Prosedur penjaringan diduga tidak sesuai dengan regulasi.
Dalam Perbup no 9 tahun 2018, pasal 24-26 jelas dituliskan bahwa penjaringan harus melalui tahapan tes tulis dan praktek komputer yang berbobot masing-masing 70% dan 30%.
Kemudian dalam pasal 19 dituliskan bahwa salah satu syarat menjadi perangkat desa adalah mampu mengoperasikan komputer dengan baik minimal MS Word dan MS Excel.
Pada kenyataanya tes hanya ada teori yang berbasis komputer dan tidak ada praktek komputer.

2. Diduga banyak ditemukan soal yang cacat dalam tes tersebut.
Contohnya yaitu soal yang tidak mempunyai jawaban (semua opsi jawaban yang ada adalah salah), opsi jawaban ganda, tidak ada perintah dalam soal dan banyak lagi keganjilan soal yang membuat para peserta kebingungan dalam menjawab.

3. Diduga status pihak ketiga sebagai Tim Penyusun soal tidak jelas.
Perlu diketahui bahwa soal-soal tersebut dibuat oleh pihak ke-3 (Tim Penyusun), saat akan mengkonfirmasi temuan soal yang cacat pada pihak ketiga, kami menelusuri dan ternyata keberadaan pihak ketiga tidak jelas, alamat kantor tidak ditemukan.

4. Pengumuman hasil tes diduga tidak transparan.
Saat panitia mengumumkan peserta yang lolos tes, skor total tidak ditampilkan, hanya disebutkan saja namanya.

Hal-hal tersebut di atas akan berdampak buruk dalam upaya mencari sosok perangkat desa yang berkualitas dan kompeten. Begitu pula dengan ditiadakannya ujian praktek komputer akan berakibat fatal dalam proses penjaringan perangkat desa. Mampu mengoperasikan komputer, menguasai software-software dasar komputer merupakan kewajiban setiap perangkat desa. Dan untuk mencari calon perangkat desa yang mahir mengoperasikan komputer tersebut hanya dapat dilakukan melalui tes praktek komputer, tidak hanya tes tertulis saja. Sementara kenyataannya dalam hasil tes penyaringan perangkat desa, salah satu peserta yang lolos adalah peserta yang tidak mampu melakukan proses log out dari komputer.


Maka berdasarkan hal-hal di atas, kami para peserta ujian sepakat untuk membuat surat keberatan dan menuntut untuk dilaksanakan Ujian Ulang Penjaringan Perangkat Desa yang jujur, adil dan transparan. Surat tersebut telah dilayangkan pada tanggal 12 Desember 2018 kepada Panitia Penjaringan, BPD, Kepala Desa, Camat, Bupati, Pemdes, Inspektorat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan serius dan solusi dari pihak-pihak terkait.

Empat kali surat keberatan dilayangkan kepada camat, karena mengacu pada pasal 29 Perbup no.09 tahun 2018 bahwa camat dapat memberikan surat rekomendasi penolakan jika dalam proses penjaringan perangkat desa berjalan tidak sesuai dengan regulasi, namun beliau hanya memilih diam saja.
Padahal dalam pasal 29 ayat 4 Perbup No.9 Tahun 2018 tertulis jika camat tidak memberikan rekomendasi menerima atau menolak (diam) dapat dianggap telah menyetujui calon nilai tertinggi untuk dilantik.


Perjuangan terus berlanjut hingga tanggal 26 Desember 2018 diadakan aksi damai yaitu unjuk rasa di depan kantor Kepala Desa Jatipuro. Hasil dari aksi damai tersebut adalah Bapak Kepala Desa beserta panitia meminta waktu untuk mempertimbangkan tuntutan, dan berjanji akan mengabari secepatnya.
Sedangkan pada kenyataannya, Kepala Desa bersikukuh ingin segera mengadakan pelantikan dan melupakan janji yang sudah disepakati saat unjuk rasa.

Untuk itulah dalam petisi ini, kami berharap:
1. Kepala Desa dapat bertindak tegas dan adil.
2. Bapak Camat dapat segera mengambil keputusan tegas tanpa berpihak ke salah satu golongan, sesuai dengan regulasi.
3. Panitia mengadakan Ujian Ulang proses penjaringan perangkat desa dengan proses yang jujur dan transparan.
4. Pihak-pihak berwenang dapat ikut serta mengawasi, menertibkan dan menindaklanjuti pejabat daerah dan perangkat desa yang terindikasi melakukan kecurangan maupun nepotisme.



Hari ini: LirpraDnya mengandalkanmu

LirpraDnya Yathin membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "komisi 1 DPRD kabupaten Ngawi: Sulitnya Menegakkan Keadilan di Desa Jatipuro Kabupaten Ngawi". Bergabunglah dengan LirpraDnya dan 97 pendukung lainnya hari ini.