Petition Closed
Petitioning Kominfo and 1 other
This petition will be delivered to:
Kominfo
Tifatul Sembiring

Bangun Infrastruktur Telematika (telekom & Informatika) di Indonesia Timur

Orang yang tinggal di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur, juga warga negara. Mereka tidak berbeda dengan warga negara yang tinggal di Jawa. Namun, seringkali mereka tidak menikmati hasil-hasil pembangunan yang sama dengan saudaranya di Indonesia Barat, terutama Jawa. Salah satunya adalah infrastruktur Telematika (telekomunikasi dan Informatika).

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seperti yang ditulis dalam buku putih ICT tahun 2010 menyebutkan bahwa sejak tahun 2007-2008, akses internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Pada tahun 2007, prosentase keluarga yang telah memiliki akses internet adalah 5,58%. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Namun peningkatan itu masih di dominasi dari wilayah Jawa dan Indonesia bagian barat.

Ketimpangan juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur telematika. Sebanyak 65,2% infrastruktur backbone serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%). Wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini. Pengertian backbone sendiri adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

Akses masyarakat terhadap telekomunikasi secara keseluruhan juga menunjukan ketimpangan. Dalam buku putih ICT tahun 2010 menyebutkan bahwa sebagian besar distribusi kepemilikan telepon kabel (84,79%) maupun bergerak (81,57%) di dominasi oleh penduduk di Jawa dan Sumatera (Kawasan Indonesia Barat), sisanya tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Indonesia tengah), Maluku dan Papua (Indonesia Timur).

Artinya, meningkatnya jumlah akses terhadap telamatika di Indonesia masih didominasi oleh penduduk-penduduk perkotaan, terutama dari kawasan Indonesia Barat. Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap telematika antar kawasan di Indonesia.

Akses terhadap telematika terkait erat dengan tingkat kesejahteraan di suatu kawasan. Artinya, kesenjangan digital ini pada akhirnya berujung pada kesenjangan ekonomi. Hal itu disebabkan berbagai fasilitas publik mempersyaratkan penggunaan internet untuk mengaksesnya. Salah satu fasilitas publik yang harus diakses melalui internet adalah pendidikan tinggi negeri. Saat ini, pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 jalur undangan secara online. Padahal pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah salah satu pintu masuk bagi seseorang untuk bangkit dari jebakan kemiskinan.

Sudah saatnya pemerintah menunaikan kewajibannya menggelar infrastruktur telematika di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Kewajiban itu tidak bolah diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Karena bila diserahkan ke pihak swasta, pembangunan infrastruktur telematika hanya terpusat di kawasan yang gemuk alias berpotensi secara ekonomi. Sementara kawasan daerah terpencil seperti di Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur telematika, akan diabaikan karena dinilai tidak menjanjikan keuntungan secara ekonomi yang besar bagi perusahaan.

Sudah saatnya pemerintah turun tangan. Bangun infrastruktur telematika di Indonesia Timur! Karena orang yang tinggal di Indonesia Timur juga Warga Negara Indonesia, bukan sekedar angka!!


Letter to
Kominfo
Tifatul Sembiring
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Kominfo.

----------------
Bangun Infrastruktur Telematika (telekom & Informatika) di Indonesia Timur

Orang yang tinggal di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur, juga warga negara. Mereka tidak berbeda dengan warga negara yang tinggal di Jawa. Namun, seringkali mereka tidak menikmati hasil-hasil pembangunan yang sama dengan saudaranya di Indonesia Barat, terutama Jawa. Salah satunya adalah infrastruktur Telematika (telekomunikasi dan Informatika).

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seperti yang ditulis dalam buku putih ICT tahun 2010 menyebutkan bahwa sejak tahun 2007-2008, akses internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Pada tahun 2007, prosentase keluarga yang telah memiliki akses internet adalah 5,58%. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Namun peningkatan itu masih di dominasi dari wilayah Jawa dan Indonesia bagian barat.

Ketimpangan juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur telematika. Sebanyak 65,2% infrastruktur backbone serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%). Wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini. Pengertian backbone sendiri adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

Akses masyarakat terhadap telekomunikasi secara keseluruhan juga menunjukan ketimpangan. Dalam buku putih ICT tahun 2010 menyebutkan bahwa sebagian besar distribusi kepemilikan telepon kabel (84,79%) maupun bergerak (81,57%) di dominasi oleh penduduk di Jawa dan Sumatera (Kawasan Indonesia Barat), sisanya tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Indonesia tengah), Maluku dan Papua (Indonesia Timur).

Artinya, meningkatnya jumlah akses terhadap telamatika di Indonesia masih didominasi oleh penduduk-penduduk perkotaan, terutama dari kawasan Indonesia Barat. Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap telematika antar kawasan di Indonesia.

Akses terhadap telematika terkait erat dengan tingkat kesejahteraan di suatu kawasan. Artinya, kesenjangan digital ini pada akhirnya berujung pada kesenjangan ekonomi. Hal itu disebabkan berbagai fasilitas publik mempersyaratkan penggunaan internet untuk mengaksesnya. Salah satu fasilitas publik yang harus diakses melalui internet adalah pendidikan tinggi negeri. Saat ini, pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 jalur undangan secara online. Padahal pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah salah satu pintu masuk bagi seseorang untuk bangkit dari jebakan kemiskinan.

Sudah saatnya pemerintah menunaikan kewajibannya menggelar infrastruktur telematika di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Kewajiban itu tidak bolah diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Karena bila diserahkan ke pihak swasta, pembangunan infrastruktur telematika hanya terpusat di kawasan yang gemuk alias berpotensi secara ekonomi. Sementara kawasan daerah terpencil seperti di Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur telematika, akan diabaikan karena dinilai tidak menjanjikan keuntungan secara ekonomi yang besar bagi perusahaan.

Sudah saatnya pemerintah turun tangan. Bangun infrastruktur telematika di Indonesia Timur! Karena orang yang tinggal di Indonesia Timur juga Warga Negara Indonesia, bukan sekedar angka!!

----------------

Salam,