USUT TUNTAS CALEG MAIN POLITIK UANG

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PROSES HUKUM CALEG MAIN POLITIK UANG

Kepada Yth.
1. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa di Sumbawa.

2. Pimpinan Bawaslu Kab. Sumbawa di Sumbawa.

3. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta.

4. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Mataram.

5. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kab. Sumbawa.

6. Ketua PAC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil III Kab. Sumbawa, terdiri dari Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge.

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Kami dari Koalisi Masyarakat Anti Money Politics (KOMAPOL) mendukung petisi ini dan meminta kepada kita semua untuk ikut partisipasi dalam berantas Kasus Money Politics yang terjadi. Maka segera untuk ikut tanda tangan petisi ini.

KOMAPOL akan terus mendorong maju Bawaslu Sumbawa untuk proses segera dan tuntaskan kasus Caleg Main Politik Uang berdasarkan Laporan yang telah diterima Bawaslu Sumbawa dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam.Tarano/18.08/IV/2019

Wilayah tempat terjadi Money Politik di Desa: Labuhan Bontong, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat. Nasional: Republik Indonesia

Pelapor adalah masyarakat atas peristiwa yang di laporkan yakni pelanggaran Politik Uang dan Janji Politik. Tempat Kejadian: Desa Labuhan Bontong. Waktu kejadian: dalam Masa Kampanye, Masa Tenang, dan Hari Pemilihan Umum 17 April 2019. Hari dan Tanggal Diketahui: Rabu, 24 April 2019. Terlapor: 1). Calon Anggota DPRD Kab. Sumbawa dari Partai Persatuan Pembangunan: 2). Ketua BUMDes Lab. Bontong, terlibat sebagai Ketua Tim Sukses: 3). Sala satu Kepala Dusun Desa Labuhan Bontong terlibat sebagai Team Sukses.

Bukti-Bukti yang sudah dipegang adalah: 1). Uang Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). 2). Uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). 3). Satu Unit Hand Traktor atas Janji Politik (BB belum di amankan).

Uraian singkat kejadian bahwa pada hari sabtu sore tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Bonto, mendengar kabar dalam masyarakat bahwa akan ada sebaran Uang dari sala satu Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Tim Suksesnya.

Disampaikan kepada beberapa warga untuk mengintip cara - cara lakukan perbuatan Money Politics tersebut. Kemudian, pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita, terdengar kabar ada pembagian uang atau money politik. Kemudian, uang itu dibagikan kepada masyarakat.

Masyarakat sendiri berusaha mencari informasi dengan mendatangi beberapa oknum yang dianggap telah menerima uang money politics tersebut.

Pada pagi hari rabu 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita Ketua Panwaslu Kec. Tarano menerima informasi bahwa ada transaksi Traktor dan uang disekitar TPS 5 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong. Lalu, Ketua Panwaslu Berangkat untuk memastikan kejadian itu.

Setelah itu, Panwaslu mendatangi TPS 5 Dusun Bonto Desa Labuhan Bontong yang membenarkan ada masalah Traktor. Menurut hasil pengawasan Panwaslu bahwa Traktor itu pemiliknya MN (Caleg PPP No. Urut 1 Dapil 3 Kab. Sumbawa) yang diberikan kepada AG atas nama lembaga kelompok tani. Sumber uang pembelian traktor, bersumber dari Dana Aspirasi anggota DPRD Kab. Sumbawa.

Tetapi Traktor tersebut, diambil kembali oleh A dan di jual kepada saudara B (Pemilik Rumah tempat di titipkan Traktor Itu). Semenjak itu banyak orang yang menyampaikan informasi tersebut. Sementara, traktor tersebut sebagai barang bukti telah dipindahkan ke Empang, dirumah sala satu team sukses MN.

Pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.00 bahwa “janji politik MN melalui saudara A benar adanya selaku ketua team sukses.

Begitu juga, sebaran uang telah terungkap, kesaksian yang telah diakui oleh F pada malam tanggal 17 April 2019, Dari kesaksian L bahwa F menerima uang pada malam 17 April 2019. Kemudian, atas adanya Money Politik tersebut, masyarakat memasukkan laporan atas nama L, J dan AGJ kepada Panwaslu Kec. Tarano pada hari selasa tanggal 23 April 2019.

Lalu, pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita. Masyarakat masih menerima keluhan bahwa “pada malam hari 17 April 2019 sekitar pukul 21.00, benar atas nama J menerima uang dari saudara B dan masih menyimpan uang bukti Money Politics”. Selain itu, saudara J juga ikut menerima uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dari saudara A melalui saduara IS untuk memilih saudara MN.

Tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bahwa saudara S mengetahui semua informasi tentang Money Politic yang dibagikan melalui saudara R di Labuhan Bontong), Saudara T Dusun Parang A, AB Ketua RT 002, SK, IS, MA, dan S Dusun Tiu Sangat.

Dari kronologis tersebut, semoga Bawaslu Kabupaten Sumbawa segera memproses fakta-fakta Money Politik di Dapil 3 Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Caleg bersangkutan.

Melalui Koalisi Masyarakat Anti Money Politics (KOMAPOL), Masyarakat menolak Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Kabupaten Sumbawa Dapil 3 (Tiga) yang terlibat dalam "Politik Uang" pada masa kampanye dan minggu tenang pada pemilu 2019.

Kasus "Money Politik" ini merusak nilai-nilai kepemiluan dan demokrasi. Maka, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan yang sangat melarang "money politik" serta masuk dalam kategori Tindak Pidana Pemilu (TIPILU). Atas dasar itu, Masyarakat menyatakan bahwa:

1. Kami masyarakat meminta kepada KPUD Sumbawa dan menolak Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil 3 untuk dilantik menjadi anggota DPRD Kab. Sumbawa karena terlibat TIPILU agar di diskualifikasi (dicoret) dari Daftar Caleg dan Anggota DPRD Kab. Sumbawa.

2. Kami masyarakat meminta BAWASLU Kab. Sumbawa untuk menggelar Pengawasan Pemilu di Dapil 3 tentang dugaan jual beli suara dan money politik pada pemilu 2014 dan pemilu tahun 2019. Karena termasuk unsur TIPILU sehingga bisa diskualifikasi (dicoret) dari Daftar Caleg dan Anggota DPRD Kab. Sumbawa.

3. Kami masyarakat meminta kepada pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar memecat dan memproses sesuai mekanisme konstitusi partai kepada para anggota DPRD Kab. Sumbawa yang berasal dari dapil 3 yang selama ini tidak membesarkan nama baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan hanya kepentingan pribadi yang membisniskan uang aspirasi.

4. Kami masyarakat meminta kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan POLRES Sumbawa agar segera proses hukum Caleg yang terbukti Money Politics sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Demikian petisi ini dibuat, Masyarakat diwakili KOMAPOL dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Murni memikirkan masa depan masyarakat dan demokrasi Sumbawa serta penyelenggaraan Pemilu yang sehat serta beraih.

 

Koalisi Masyarakat Anti Money Politics (KOMAPOL)