PETISI PENOLAKAN SURAT KEPUTUSAN AKLAMASI DPM PPNS

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Pemira PPNS (Pemilihan Raya PPNS) adalah agenda tahunan yang bertujuan untuk memilih presiden BEM PPNS, Kahima, dan DPM PPNS

pemira PPNS tahun ini sebenernya berjalan baik-baik saja dan direncanakan melakukan pencoblosan pada tanggal 5 Maret 2019, tetapi ada masalah dimana salah satu calon presBEM mengundurkan diri karena ada sedikit masalah dan Intervensi dari petinggi kampus, sehingga murni calon presbem tinggal 1 orang, sehingga pada tanggal 11 Maret 2019 KPU PPNS mengadakan sidang terbuka 2 yang menghasilkan 2 point yang di publish di OA KPU PPNS yaitu:

1. Pembukaan ulang Calon PresBEM PPNS
2. Pembuatan Timeline baru pemilihan Presiden BEM PPNS

tetapi sampai tenggat waktu yang ditentukan tidak ada satu calonpun yang mendaftar, sehingga dengan alasan timeline DPM PPNS mengadakan rapat internal DPM yang menghasilkan surat keputusan aklamasi. padahal dalam aturannya masih ada satu mekanisme lagi sebelum melakukan mekanisme aklamasi yaitu pemilihan melawan kotak kosong atau bahkan KPU bisa membuka timeline pendaftaran capresbem yang baru, karena hakekat dari demokrasi adalah satu orang mempunyai satu suara.

Di dalam surat keputusan aklamasi DPM PPNS pada hal menimbang di sebutkan keputusan aklamasi DPM PPNS menimbang pada hasil sidang terbuka 2 dimana Sistem kotak kosong tidak mendapat persetujuan. padahal dalam hasil dan pembahasan sidang terbuka yang di publish oleh KPU PPNS, sidang terbuka dua hanya membahas dua point seperti yang di tulis di atas. sehingga di sini dapat disimpulkan KPU PPNS dan DPM PPNS tidak profesional karena adanya perbedaan pada hasil sidang terbuka 2, sehingga kami juga menuntut kejelasan yang benar mengenai hasil dari sidang terbuka 2 yang dilaksanakan KPU PPNS pada tanggal 11 Maret 2019

Keputusan aklamasi yang dilakukan oleh DPM PPNS merupakan keputusan yang tergesa-gesah belum adanya sebuah penjelasan mengenai hasil sidang terbuka 2 yang dilakukan KPU mengenai mekanisme melawan kotak kosong pada tanggal 11 Maret 2019 tapi sudah mutuskan untuk melakukan mekanisme aklamasi menunjukan bahwa DPM PPNS dan KPU PPNS tidak profesional dalam bekerja dan cenderung tergesah-gesah dan mendewa pada timeline dalam mengambil keputusan, maka dengan ini KAMI dengan tegas MENOLAK surat keputusan aklamasi yang dikeluarkan oleh DPM PPNS pada tanggal 26 MARET 2019

 

Note: Menurut KBBI aklamasi/ak·la·ma·si/ n pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara